TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus melakukan upaya simplifikasi dan modernisasi dalam memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran. Salah satunya dengan penggunaan kartu kredit pada pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setelah melakukan proyek percontohan pada satuan kerja di Kantor Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial mulai September 2017 lalu, pemerintah akan memperluas penggunaan pada Kementerian dan Lembaga lainnya.

Baca: Kebijakan Ditjen Pajak Intip Data Kartu Kredit Resahkan Nasabah

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto mengatakan kartu kredit yang akan dipakai tergantung pada besar kecilnya satuan kerja atau satker dengan limit mulai Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta. Saat ini ada 60 kementerian dan lembaga dengan 26.000 satker.

Marwanto mengemukakan pemerintah telah menggandeng kerjasama dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang beranggota Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Ia menyebutkan setidaknya ada empat tujuan penggunaan kartu kredit tersebut.

Pertama, meminimalisasu penggunaan uang tunai dan transaksi keuangan negara. Kedua, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Ketiga, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai. Keempat, mengurangi cost of fun atau idle cash dari penggunaan uang persediaan.

"Kartu kredit pemerintah dapat digunakan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melakukan belanja operasional dan belanja perjalanan dinas dengan efisien dan efektif," kata Marwanto, Rabu, 21 Februari 2018.

Modernisasi, menurut Marwanto, juga dilakukan melalui penggunaan aplikasi e-SPM secara bertahap pada 2018 dan dilaksanakan untuk memudahkan kementerian dan lembaga dalam mengajukan SPM tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pihaknya pun akan melaksanakan Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 sebagai bentuk kerjasama antara Ditjen Perbendaharaan dengan seluruh K/L.

Hal ini untuk mendorong peningkatan kualitas kemampuan kementerian dan lembaga untuk segera mengeksekusi belanja dengan pagu dana APBN 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan penggunaan kartu kredit ini dipastikan lebih aman dibandingkan dengan metode debit.

BISNIS