TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan pihaknya menunggu hasil evaluasi dari Komite Keselamatan Konstruksi untuk memberikan sanksi terkait insiden kecelakaan kerja di proyek infrastruktur yang belakangan sering terjadi. Pihaknya bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membahas sanksi yang bakal diberikan.

Rini menyatakan belum bisa berkomentar siapa yang harus disalahkan terkait maraknya kecelakaan kerja di proyek infrastruktur yang ditangani oleh perusahaan-perusahaan BUMN. "Tergantung ditemukan kesalahannya itu ada di mana. Saya tidak bisa mengatakan siapa, ataupun apa, ataupun bagaimana karena menunggu sampai hasilnya (evaluasi)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.

Simak: Kecelakaan Kerja di Tol Becakayu, Basuki Hentikan Semua Proyek

Ia menuturkan secara teknis semua proyek berada di bawah pengawasan Kementerian PUPR. Kementerian BUMN, kata Rini, adalah sebagai pemilik. "Karena itu kami menunggu hasil Kementerian PUPR," ucapnya.

Dini hari tadi telah terjadi kecelakaan pada proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dan mengakibatkan tujuh pekerja menjadi korban. Korban dibawa ke Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia, Cawang, untuk mendapatkan perawatan.

Sebelumnya, beberapa kecelakaan kerja juga terjadi. Setidaknya sejak Oktober 2017 hingga awal Februari 2018 sudah terjadi pelbagai kecelakaan kerja di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kecelakaan terjadi mulai di proyek LRT hingga pembangunan apartemen.

Menurut Rini, untuk kasus-kasus sebelumnya Kementerian PUPR belum mengeluarkan rekomendasi untuk diteruskan pada Kementerian BUMN. "Ini masih jalan dan belum selesai yang itu. Jadi kami menunggu juga itu," kata dia.

Ia meminta pada perusahaan-perusahaan BUMN agar meningkatkan perhatiannya mencegah kecelakaan kerja. Ia mencontohkan Waskita Karya yang sebentar lagi akan melakukan rapat umum pemegang saham perlu dipertimbangkan adanya satu direktorat khusus yang bertanggung jawab terkait aspek keselamatan kerja.

"Sehingga kalau dulu itu, setahu saya, di satu titik misalnya (proyek tol) Pejagan-Pemalang itu ada GM-nya. Dan GM bertanggungjawab secara menyeluruh, termasuk keselamatan," ujarnya.