TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan setidaknya ada dua syarat utama yang dibutuhkan untuk mendorong ekonomi inklusif. "Ngga usah bilang ekonomi inklusif kalau pendidikan tak tinggi, tanah juga ngga punya. Terus mau pakai apa?," kata Darmin dalam pidatonya pada seminar bertajuk Mendorong Terciptanya Inklusi Keuangan melalui Pemanfaatan Sistem Digital, di Kantor Kementerian Koordinator Keuangan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Oleh karena itu, Menteri Darmin mengatakan program sertifikasi tanah yang kini tengah digencarkan oleh pemerintah dapat mendorong program keuangan yang inklusif. Sertifikasi tanah bisa mendorong pemerataan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan produk jasa keuangan. Contohnya, sertifikat tanah bisa digunakan menjadi agunan bagi masyarakat dalam mengajukan pinjaman modal usaha, seperti kredit usaha rakyat (KUR).

Baca: Menteri Darmin Was-was 3 KEK Ini Tak Kunjung Beroperasi

Pemerintah, kata Darmin, tiap tahun telah menargetkan kenaikan jumlah tanah yang telah disertifikasi. Jumlah tersebut terus meningkat, jika dahulu Pemerintah hanya mampu mensertifikasi 650 tanah persil per tahun.

Tahun 2017, Pemerintah tercatat telah berhasil mensertifikasi 5 juta tanah. Tahun 2018, Pemerintah telah menargetkan 7 juta tanah harus sudah tersertifikasi dan tahun 2019 ditargetkan ada 9 juta tanah telah disertifikasi.

Sebelumnya, Darmin menyatakan komitmen pemerintah untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan peraturan presiden tentang strategi nasional inklusi keuangan hingga serangkaian program bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai.

Upaya itu mendapat apresiasi dari Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Secretary General’s Special Advocate/UNSGA) untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima. "Kami menjelaskan program bantuan pemerintah, seperti bantuan sekolah, beasiswa, kredit usaha rakyat, Program Keluarga Harapan, dan bantuan lain, kan sudah menggunakan rekening," ucap Darmin Senin lalu.

Saat itu, Darmin menyebutkan salah satu indikator dari perkembangan inklusi keuangan adalah pertumbuhan jumlah rekening masyarakat Indonesia saat ini. Menurut dia, pertumbuhan rekening masyarakat cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. "Kami melihat perkembangannya banyak sekali."

Selanjutnya, program inklusi keuangan laku pandai atau layanan keuangan tanpa kantor atau branchless banking dinilai telah berjalan dengan baik. "Berdasarkan diskusi bersama, Indonesia masih perlu mengembangkan lagi ekonominya untuk market base maupun market driven-nya," kata Darmin.

GHOIDA RAHMAH