TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan siap mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang belum selesai tahun lalu seperti yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, pihaknya belum dapat memastikan jumlah PSN yang harus dievalusasi dari total setidaknya 245 PSN saat ini.

"Intinya kami harus membuat kriterianya dulu, seperti apa yang harus di-drop," ujarnya, di Jakarta, kemarin. Setelah itu, Darmin menuturkan pihaknya akan mempertimbangkan proyek mana saja yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut. "Pertimbangan akan di-drop kalau proyek pembangunan fisik nggak akan mulai sampai 2019, jadi harus dilihat betul."

Simak: Pemerintah Tambah 55 Proyek Strategis Nasional

Darmin berujar kriteria lain dari proyek yang dapat dievaluasi adalah proyek milik pemerintah, bukan proyek dengan kesepakatan kontrak bersama swasta. "Kalau sudah teken kontrak begitu tidak bisa drop begitu saja, apalagi kalau sudah jalan tidak akan di-drop, bisa kena tuntut," ucapnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan perintah evaluasi PSN itu dalam Sidang Kebinet Paripurna yang membahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2019. "Saya minta untuk program prioritas dan proyek strategis nasional yang belum selesai di 2017 agar segera dirampungkan dan dituntaskan," ujarnya.

Selanjutnya, untuk proyek strategis yang ada di tahun ini, Presiden Jokowi berpesan agar seluruh jajarannya dapat mengerjakannya dengan matang agar dapat selesai dengan lancar. Adapun 245 PSN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN dan direvisi dalam Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 dengan penambahan dua program prioritas. Total nilai investasi proyek-proyek itu diperkirakan mencapai Rp 4.197 triliun. "Saya minta Menko Perekonomian mengevaluasi lagi mana yang bisa betul dieksekusi dan mana yang tidak mungkin, harus diputuskan dengan cepat."

GHOIDA RAHMAH | AHMAD FAIZ IBNU SANI