Pemerintah Tambah 55 Proyek Strategis Nasional

Reporter

Proyek pembuatan saluran air pencegah banjir di Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, 2 Januari 2017. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 20 miliar hanya untuk pembuatan infrastruktur pengendali banjir di Gede Bage dari total lebih dari Rp 300 miliar untuk menangani banjir di wilayah Bandung Raya. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menambahkan 55 proyek strategis nasional melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Keterangan yang dihimpun dari Sekretariat Kabinet melalui laman resminya di Jakarta, Jumat, 23 Juni 2017, menyebutkan dalam Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi atas kelayakan dan perkembangan PSN, perhitungan proyek sudah selesai sebanyak 20 proyek.

Sementara itu proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN sebanyak 15 proyek, serta 55 proyek baru dan satu program industri pesawat terbang masuk menjadi PSN. Dengan perubahan itu maka total daftar PSN menjadi 245 proyek, satu program kelistrikan dan satu program industri pesawat terbang.

Pada 15 Juni 2017, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang merupakan proyek infrastruktur sebagai upaya mewujudkan Nawacita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya, pada 31 Mei 2017, Presiden Jokowi telah pula menetapkan Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, dalam upaya percepatan pengadaan tanah yang dikuasai masyarakat dan meminimalisasi dampak sosial yang timbul terhadap masyarakat sebagai akibat dibebaskannya lahan masyarakat dimaksud untuk pembangunan PSN.

Hal utama dalam perubahan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tersebut adalah bahwa pembiayaan dalam pembangunan PSN dapat pula dilakukan melalui non anggaran pemerintah.

Baca: Pembiayaan 25 Proyek Strategis Nasional Belum Ditetapkan

PSN yang bersumber dari non anggaran Pemerintah itu dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi PSN.

Untuk penetapan tanah lokasi PSN dilakukan oleh Gubernur. Tanah yang telah ditetapkan lokasinya tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.

Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi dimaksud telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan PSN belum selesai, gubernur memperbaharui penetapan lokasi PSN untuk jangka waktu dua tahun.

Seluruh dokumen yang telah ada sebelum pembaharuan penetapan lokasi PSN menjadi dokumen penyediaan tanah untuk PSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri, penanggung jawab PSN dapat bekerja sama dengan badan usaha nasional dalam negeri dan/atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen, sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan PSN.

Sementara itu proyek-proyek baru yang masuk program Percepatan Pelaksanaan PSN di antaranya adalah:

1. Jalan Tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, sepanjang 18,2 km;

2. Jalan Tol Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim, Batam, Kepri, sepanjang 25 km;

3. Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang-Padalarang, Jabar, sepanjang 61 km;

4. Jalan Tol Bukittingi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang, Sumbar, sepanjang 80 km;

5. Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, DIY dan Jateng, sepanjang 71 km;

6. Pembangunan Jalan Lingar Trans Morotai, sepanjang 231,84 km, Maluku Utara;

7. Jalan Penghubung Gorontalo-Manado, sepanjang 301,7 km;

8. Jalan Palu-Parigi, Sulawesi Tengah, sepanjang 83,6 km;

9. Kereta Api Purukcahu-Bangkuang, Kalimantan Tengah;

10. Pembangunan rel kereta api Kalimantan Timur;

11. Kereta Api Jambi-Pekanbaru dan Jambi-Palembang;

12. Proyek revitalisasi Bandara Tjilik Riwut, Palanga Raya;

13. Proyek Pembangunan Bandara Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;

14. Pembangunan rumah khusus di wilayah perbatasan secara nasional;

15. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT;

16. Percepatan Pembangunan Technopark secara nasional;

17. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, di Talaud, Sulawesi Utara;

18. Proram Industri Pesawat Jarak Menengah N-245; dan

19. Program Industri Pesawat Jarak Menengah R-80 (bersumber dari non anggaran pemerintah dan tanpa jaminan pemerintah).

ANTARA






Gubernur BI Sebut 3 Kata Ini yang Bikin Ekonomi Indonesia Tetap Bisa Tumbuh di 2023

2 hari lalu

Gubernur BI Sebut 3 Kata Ini yang Bikin Ekonomi Indonesia Tetap Bisa Tumbuh di 2023

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkap alasan mengapa ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh pada 2023 meski di tengah ketidakpastian global.


Airlangga Hartarto Optimis Ekonomi Indonesia tetap Tumbuh di Tengah Krisis Ekonomi Global

14 hari lalu

Airlangga Hartarto Optimis Ekonomi Indonesia tetap Tumbuh di Tengah Krisis Ekonomi Global

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku, optimis ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah krisis ekonomi global.


Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023 4,9 Persen, Mandiri Sekuritas: Ekspor dan Investasi Melemah

22 hari lalu

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023 4,9 Persen, Mandiri Sekuritas: Ekspor dan Investasi Melemah

Leo Putera Rinaldy memperkirakan ekonomi nasional tumbuh sebesar 4,9 persen secara tahunan pada 2023 ditopang oleh konsumsi masyarakat.


Bank Indonesia: Indeks Ekspektasi Konsumen Desember 2022 Menguat

23 hari lalu

Bank Indonesia: Indeks Ekspektasi Konsumen Desember 2022 Menguat

Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Desember 2022 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat.


Industri Manufaktur Selalu Lebih Rendah dari PDB, Faisal Basri: Gejala Dini Deindustrialisasi

27 hari lalu

Industri Manufaktur Selalu Lebih Rendah dari PDB, Faisal Basri: Gejala Dini Deindustrialisasi

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyoroti pertumbuhan industri manufaktur Indonesia.


Ketimpangan Pemulihan Ekonomi Sangat Signifikan, Faisal Basri Sebut Kebijakan Buruk dan Instan

27 hari lalu

Ketimpangan Pemulihan Ekonomi Sangat Signifikan, Faisal Basri Sebut Kebijakan Buruk dan Instan

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menanggapi soal klaim pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi Tanah Air pada 2022 menunjukan tren pemulihan.


Waspadai Ekonomi RI 2023 Melambat Jadi 4,7 Persen, Ini Persiapan Sri Mulyani

38 hari lalu

Waspadai Ekonomi RI 2023 Melambat Jadi 4,7 Persen, Ini Persiapan Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan adanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi 2023 ke 4,7 persen.


Ini Alasan Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Tahun Depan Tak Sampai 5 Persen

48 hari lalu

Ini Alasan Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Tahun Depan Tak Sampai 5 Persen

Ekonomi Indonesia pada 2023 diproyeksikan tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun ini sejalan dengan pelambatan ekonomi global.


Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

58 hari lalu

Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi B. Sukamdani membeberkan proyeksi pertumbuhan ekononi Indonesia pada tahun 2023.


Optimistis Aman dari Resesi Global, CORE: Ekonomi Indonesia Tradisional

30 November 2022

Optimistis Aman dari Resesi Global, CORE: Ekonomi Indonesia Tradisional

Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menyebut ancaman resesi global bukan hal yang menakutkan bagi Indonesia.