TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon kembali melancarkan kritik terhadap terhadap menteri-menteri Presiden Joko Widodo, atau Jokowi. Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kini kritik dilancarkan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Melalui akun twitternya, politisi Partai Gerindra tersebut menyampaikan kritik atas gelar menteri terbaik di dunia yang diraih Sri Mulyani dalam World Government Summit, yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab. Ia mengaku heran sebab banyak target pada indikator perekonomian Indonesia yang belum berhasil dicapai.

"Kok bisa jadi menteri keuangan terbaik ketika target tak ada yang tercapai (pertumbuhan dan pajak), subsidi dicabuti, impor naik, utang melonjak," kata Fadli, yang di-tweet sekitar pukul 08.42 WIB, Senin, 12 Februari 2018.

Meski demikian, seberapa besar kebenaran fakta dari tweet yang disampaikan ditulis oleh Fadli? Terdapat setidaknya lima indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, pajak, subsidi, impor, dan utang.

Pertama soal target pertumbuhan ekonomi. Sebelum pemilihan presiden, Jokowi mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Angka tersebut bisa dicapai, jika iklim investasi benar-ebnar kondusif dan waktu perizinan bisa dipangka. "Jadi target 7 persen tidak sulit," kata Jokowi dalam debat capres di Hotel Grand Melia, Ahad, 15 Juni 2014.

Namun setelah menjabat, Pemerintahan Jokowi kesulitan untuk merealisasikan janjinya ini. Kementerian Keuangan, yang dipimpin Sri Mulyani, pun telah melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk menggenjot angka pertumbuhan. Namun, angka pertumbuhan masih berkutat di bawah 5,1 persen. Tapi Sri Mulyani tetap optimistis, "untuk 2018, asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4 hingga 6,1 persen."

Kedua soal pajak, Fadli benar bahwa Kementerian Keuangan tidak berhasil mencapai target penerimaan pajak. Sepanjang 2017, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.339,8 triliun atau hanya 91 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. "Tapi ini menunjukkan peningkatan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya (83,5 persen di APBN-P 2016)," kata Sri Mulyani mengomentari pencapaian tersebut.

Ketiga soal pencabutan subsidi. Fadli tidak merinci subsidi di sektor apa yang dicabut oleh Kementerian Keuangan. Namun salah satu pencabutan dilakukan pada subsidi tarif listrik golongan 900 volt ampere (VA), per 1 Mei 2017. Pencabutan subsidi diklaim untuk menciptakan keadilan. Sebab subsidi listrik selama ini justru dinikmati masyarakat mampu.

Keempat soal impor yang terus naik. Fadli mengatakan bahwa impor Indonesia terus naik. Sepanjang 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor tumbuh 15,66 persen. Namun, BPS mencatat nilai ekspor justru tumbuh lebih tinggi yaitu 16,22 persen. "Sehingga neraca perdagangan Indonesia masih surplus US$ 11,84 miliar," kata Kepala BPS, Suhariyanto, awal Januari 2018 lalu.

Kedua soal utang. 16 Januari 2018 lalu, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2017 mencapai US$ 347,3 miliar. Jumlah utang terhitung naik sebesar 9,1 persen secara tahunan (year on year). Sri Mulyani sempat mengakui rasio utang Indonesia saat ini terhitung tinggi. "Tapi tidak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan negara lain," katanya.