TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung segera rampung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembebasan lahan selesai pada April 2018, disusul dengan konstruksi yang akan dimulai Mei mendatang.

"Bisa dipastikan pembebasan tanah pada bulan April sehingga kalau akan dimulai bulan Mei kami bisa melaksanakan (konstruksi)," kata Budi usai rapat koordinasi percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

Simak: 600 Rumah di Kota Bekasi Digusur untuk Proyek Kereta Cepat

Budi mengatakan, hingga saat ini pembebasan tanah sudah mencapai sekitar 54 persen. Budi berujar, kendati lahan belum sepenuhnya bebas, proses konstruksi sebenarnya sudah dimulai sejak saat ini.

"Sekarang sebenarnya sudah mulai tapi minor konstruksi, masih di bawah 10 persen. Akan secara masif bulan Mei" kata Budi. Budi berujar saat ini sudah mulai dilakukan pembersihan lahan (land-clearing) dan pembangunan tunnel.

Selain ihwal pembebasan lahan, perizinan, pembiayaan, dan penggunaan frekuensi udara terkait kereta cepat Jakarta-Bandung juga dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hari ini. Hadir pula dalam rapat di antaranya Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Arie Yuriwin, dan Chairman PSBI Sahala Lumban Gaol.

Sahala mengatakan, dari jalur yang sudah bebas, sepanjang 55 km sudah diserahkan kepada kontraktor untuk dimulai pembangunan. Dari panjang tersebut, ujar Sahala, sepanjang 22 km tengah persiapan dibangun, sedangkan 33 km sisanya sedang dibersihkan (land-clearing).

Sahala menambahkan, aturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) terkait proyek tersebut hub baru akan rampung April nanti. Adapun penetapan lokasi (penlok) kereta cepat baru selesai bulan Juli untuk Provinsi DKI Jakarta dan Oktober untuk Provinsi Jawa Barat.

"Koordinasi ini mengecek setiap instansi terkait sudah melaksanakan kerjanya enggak, supaya dipercepat. Itu aja," ujar Sahala.