Kalla: Anggaran Pendidikan Terus Naik, Dampak Tak Signifikan

Rabu, 7 Februari 2018 16:35 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XVII di Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Juli 2017. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Depok - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan efektifitas penggunaan anggaran pendidikan yang terus naik tapi tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. "Kenapa dengan anggaran yang naik terus per tahun, kita belum mengalami kenaikan yang signifikan di pendidikan dibandingkan dengan negara-negara lain," ujarnya dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu, 7 Februari 2018 di Depok.

Jusuf Kalla membandingkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang hanya sekitar seperempat dari dana yang dikucurkan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, realisasi dana bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih terlihat dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca: JK Sebut Ada Anomali dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Anggaran pendidikan, kata Jusuf Kalla, saat ini nilainya mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Adapun anggaran untuk infrastruktur hanya Rp 100 triliun. Demikian dengan anggaran untuk bidang pertahanan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendidikan.

Di sisi lain, dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kualitas pendidikan di Indonesia masih lebih rendah. Padahal, peruntukan anggaran pendidikan di Indonesia hampir sama dengan pemerintah negara-negara jiran tersebut.

Advertising
Advertising

Oleh karena itu, Jusuf Kalla berharap melalui kegiatan tahunan semacam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan para pegiat pendidikan dapat menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyoroti kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut dia, kualitas pendidikan di Indonesia harus diperbaiki sejalan dengan penggunaan anggaran pendidikan. "Perlu juga untuk terus memperbaiki sisi tata kelola dan hasil efektivitas dari penggunaan anggaran pendidikan," ujar Sri Mulyani awal Desember lalu.

Pernyataan Sri Mulyani yang senada dengan Jusuf Kalla itu dikemukakan saat ditemui awak media setelah menjadi pembicara kunci dalam acara Bank Dunia. Acara tersebut bertemakan "Membangun Kelas Menengah: Pertumbuhan Inklusif di Asia Timur dan Indonesia."

BISNIS

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

3 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

3 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

5 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya