TEMPO.CO, Jakarta - Para pemegang saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk menyetujui rencana pembentukan induk perusahaan (holding) ke PT Pertamina (Persero). Persetujuan itu datang setelah PGN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara Fajar Harry Sampurno mengatakan para pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar menyebabkan status persero yang ada pada PGN hilang karena nantinya akan menginduk kepada Pertamina. "Secara prinsip sudah setuju (holding) dengan Pertamina. Tidak ada perubahan manajemen," kata Harry usai RUPSLB.

Digelarnya RUPSLB merupakan instruksi dari Kementerian BUMN lantaran Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal saham PGN ke Pertamina tinggal diteken Presiden Joko Widodo. Dengan berubahnya anggaran dasar PGN akan menginduk ke Pertamina. Itu artinya pembentukan holding perusahaan negara di sektor minyak dan gas segera terealisasi.

Harry menuturkan bila Peraturan Pemerintah sudah ditandatangani presiden, Pertamina segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham. "PP (Peraturan Pemerintah) terbit, akan ada akta pengalihan (saham)," ucapnya.

Saat ini komposisi saham PGN terdiri dari 57 persen milik pemerintah dan sisanya dipegang publik. Bila holding terbentuk maka pemerintah mengalihkan seluruh saham Seri B menjadi setoran modal ke Pertamina. Pemerintah sendiri masih memegang saham Seri A Dwiwarna di PGN.

Simak: PT PGN Bangun Pipa Gas Bumi Sepanjang 7.200 Km

Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim menambahkan sebanyak 77,8 persen pemegang saham yang hadir setuju mengubah anggaran dasar perseroan. Kendati akan ada pengalihan saham, komposisi saham publik tidak berubah alias tak terdelusi.

Lebih lanjut, Jobi menyatakan langkah holding akan meningkatkan ruang efisiensi bagi perseroan. Salah satu yang bisa dirasakan nantinya ialah penggunaan pipa gas. "Capital expenditure (belanja modal) pun akan naik," kata dia.

Usai menggelar RUPSLB, lanjut Jobi, PGN segera membentuk setidaknya tiga tim teknis. Tim itu bertujuan untuk menghitung dan menganalisis persiapan menuju holding Migas. Salah satu tugas tim teknis ialah mempersiapkan merger antara PGN dengan Pertamina Gas, anak usaha Pertamina.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai langkah holding Migas terlalu tergesa-gesa. Pasalnya, saat ini parlemen tengah membahas revisi Undang-undang Migas. Belum lagi proses holding masih menuai pro dan kontra di DPR karena melangkahi tugas pengawasan dari legislatif. "Lagi pula holding Migas tidak urgent dilakukan saat ini," ucap Abra.

Ia menambahkan proses pengawasan dan pemberitahuan kepada parlemen wajib dilakukan sebab memiliki dasar hukum, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum pembentukan holding hingga saat ini masih dipertanyakan oleh DPR. Sebab dengan PP itu pemerintah bisa melakukan holding tanpa perlu persetujuan DPR. "Pertamina dan PGN mestinya fokus dalam menggenjot produksi Migas," kata dia.