TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Bandaraudara Internasional Jawa Barat (BIJB), dan PT Angkasa Pura II menandatangani perjanjian kerja sama pengoperasian (KSO) Bandara Kertajati Majalengka, Senin, 22 Januari 2018.

“Sebuah kerja sama untuk pengoperasian bandara untuk 17 tahun ke depan,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan selepas penandatanganan itu di Gedung Negara Pakuan, Bandung.

Baca juga: AP II dan BIJB Sepakati KSO Bandara Kertajati Selama 17 Tahun

Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengklaim, Kertajati menjadi bandara pertama yang dioperasikan bersama-sama antara BUMN dan BUMD. “Setelah KSO ini, akan ada sebuah kejelasan bahwa bandara ini pasti jadi, dan mudah-mudahan pengerjaan sisanya 15 persen lagi bisa dikebut,” kata dia.

Menurut Aher, Bandara Kertajati akan disiapkan menjadi bandara untuk penerbangan haji warga Jawa Barat pada Juni 2018 ini. “Soft launching awal Mei 2018. Grand launching di awal atau pertengahan Juni 2018, mudah-mudahah saya masih bisa hadir sebagai gubernur Jawa Barat, tapi hadir bukan sebagai gubernur juga tidak apa-apa,” kata dia.

Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, pembahasan KSO yang dimediasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman itu tuntas akhir pekan lalu.

“PT AP II melaksanakan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasi dan pemeliharaan, PT BIJB melaksanakan jasa kebandarudaraan,” kata dia.

Eddy mengatakan, jangka waktu kerja sama operasi itu berlaku 17 tahun. “Setelah berakhir, BIJB akan mengoperasikan bandar udara itu secara mandiri,” kata dia.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, PT AP II akan menjadi operator sekaligus investor bandara Kertajati. “Sebagai operator PT AP II akan melanjutkan pembangunan runway 500 meter lagi. Kita sudah alokasikan sekitar Rp 350 miliar. Posisi sebagai investor kita sudah menghitung walaupun belum ditetapkan oleh pemegang saham,” kata dia.

Awaluddin mengatakan, PT AP II sudah mengalokasikan dana hingga Rp 1,1 triliun untuk mendapat porsi saham yang disediakan pemerintah Jawa Barat di PT BIJB di luar dana membangun perpanjangan Runway tersebut. Tapi kepastian besarannya masih menunggu lampu hijau Kementerian BUMN.

Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, dalam kerja sama operasi itu PT BIJB akan membayar management fee dan performance fee pada PT AP II. “Karena operation management itu full dari AP II,” kata dia.

Penandatanganan KSO itu disaksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Dia mengatakan, Bandara Kertajati ini menjadi bandara pertama yang inisiasinya datang dari pemerintah daerah. “Bandara ini tidak hanya inisiasinya dari pemda, tapi juga pendanaan dan operasinya, bahwa kemudian di tengah jalan ada perubahan sisi udara dari APBN. Model ini diharapkan bisa menular ke daerah lain,” kata Bambang.