TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura II dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) menyepakati Kerja Sama Operasi Bandara Kertajati, Majalengka, selama 17 tahun. Direktur Utama AP II Awaluddin mengatakan penandatanganan KSO itu akan dilakukan pekan depan.
"Sudah disepakati 17 tahun," kata Awaluddin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta pada Jumat, 19 Januari 2018.
Baca juga: Jokowi Janjikan Pembangunan Bandara Kertajati Rampung di 2018
KSO akhirnya disepakati hari ini setelah molor beberapa kali. Pada pertemuan Rabu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan KSO final hari ini.
Awaluddin mengatakan, Luhut juga menargetkan penandatangan kesepakatan KSO dilangsungkan lebih cepat dari yang sebelumnya disampaikan Gubernur Jawa Barat AhmadHeryawan, yaitu awal Februari.
"Pak Menko mengarahkan lebih cepat lebih baik, karena ada persiapan-persiapan yang perlu kami lakukan," kata Awaluddin.
AP II, lanjut Awaluddin, harus menyiapkan operation readiness and airport transport (ORAT). Persiapan itu berkaitan dengan penyediaan fasilitas, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem operasi bandara. Dia berujar, AP II sebagai operator harus mulai bergerak pada hari pertama sejak perjanjian kerja sama itu diteken.
"Karena ini bandara baru maka sumber daya manusia, fasilitas, sistem operasinya itu semua nanti diambil dari apa yang sudah menjadi platform operasi AP II," ujarnya.
Direktur Utama BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan perjanjian KSO akan ditandatangani awal pekan depan. "Tanggal 22 Januari, mudah-mudahan jadwalnya pas semua," kata Virda.
Pembicaraan KSO ini mencapai kata sepakat setelah melalui proses tawar menawar antara AP II dan BIJB. Sebelumnya, BIJB meminta tenggat kerja sama dalam 5 tahun, sedangkan AP II menawar selama 20 tahun.
Menko Luhut mengatakan rapat koordinasi hari ini tidak hanya membahas perjanjian KSO Bandara Kertajati, tetapi juga ihwal Reksa Dana Penyertaan Terbatas. "Ada (pembahasan) RDPT, jadi swasta masuk. Kita buktikan lagi, sistem pendanaan tidak hanya BUMN, ini sudah ada swasta masuk," ujar Luhut seusai memimpin rakor di kantornya, Jumat, 19 Januari 2018.
