TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edhy Prabowo mempertanyakan alasan kebijakan Kementerian Perdagangan mengimpor beras menjelang panen raya pada Februari mendatang. “Saya pikir ini tidak ada alasan yang kuat,” kata Edhy saat dihubungi pada Minggu, 14 Januari 2018.

Menurut dia, stok beras saat ini dirasa masih aman untuk konsumsi masyarakat. Ia melihat naiknya harga beras saat ini karena adanya masalah di tata kelola, yakni penyaluran barang sampai ke pasar tidak lancar. “Kenapa tidak lancar, ini yang harus ditelusuri,” ucap Edhy.

Simak: Impor Beras, Anggota DPR: Ada Permainan Mafia?

Sebelumnya, terjadi kenaikan harga beras medium di sejumlah titik, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Salah satu penyebab harga naik adalah sejumlah kelompok tani ingin menjual beras produksi mereka di harga premium. Alhasil, pasokan beras medium di pasaran pun menjadi berkurang, meski produksinya mencukupi.

Guna menstabilkan harga, pemerintah tetap berencana mengimpor beras. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menyatakan pemerintah akan melakukan impor beras sebesar 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand sambil menunggu panen raya pada Februari-Maret. Edhy melihat impor beras saat ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani. “Bahkan gubernur di beberapa daerah teriak protes terhadap impor ini,” katanya.

Pemerintah menugasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia membeli beras tersebut agar dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak tersentuh. Ia pun mempersoalkan mengapa impor tidak dilakukan melalui Bulog. Edhy meragukan PPI memiliki infrastruktur sampai ke daerah. “PPI punya berapa gudang? Bagaimana kemampuan SDA dan SDM-nya, sudah sejauh mana?”

Edhy juga mencurigai adanya “permainan” seperti penimbunan beras oleh beberapa pihak. Karena itu, dia menyarankan pemerintah memeriksa ulang jumlah beras yang ada di gudang, baik gudang Bulog maupun swasta. Ia pun berencana mengadakan pertemuan dengan Bulog dan Kementerian Pertanian pekan ini.