TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pengalihan saham PT Freeport Indonesia masih dalam perundingan. Pemerintah berharap sudah mencapai kata sepakat pada Juni 2018.

Sri Mulyani menuturkan pemerintah terus berupaya untuk mendapatkan 51 persen saham Freeport. Namun perkembangan dan detilnya belum dapat disampaikan kepada publik hingga perundingan selesai. Detil seperti skema divestasi, nilai saham, hingga sumber pendanaan masih belum dapat dijelaskan.

Dia menuturkan, pemerintah berkomitmen untuk tidak mengumbar perundingan karena Freeport merupakan perusahaan terbuka di level global. "Itu bukan berarti kami tidak transparan, tapi kami menghormati tata kelola korporasi," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2018.

Sri Mulyani memastikan perundingan tetap transparan dengan melaporkan perkembangannya kepada Presiden dan Wakil Presiden. Begitu pula kepada menteri-menteri di jajaran Kabinet Kerja. Dia berjanji akan menyampaikan hasil negosiasi setelah seluruh prosesnya selesai.

Yang terpenting, menurut dia, pemerintah tetap akan menjadi pemilik mayoritas atas perusahaan tambang di Papua itu. "Kami yakinkan, komitmen 51 persen itu, sesuai arahan Pak Presiden, adalah non negotiable," kata dia.

Pada 27 Agustus 2017, Freeport telah sepakat melakukan divestasi saham sebesar 51 persen. Perusahaan kemudian bernegosiasi dengan pemerintah untuk membahas mekanisme hingga valuasi saham.

Pemerintah kemudian membentuk holding perusahaan tambang untuk mengambil alih saham tersebut. Induk perusahaan yang ditunjuk adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Utama.

Inalum bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika untuk mengambil saham Freeport. Perusahaan akan membagi 10 persen saham untuk kedua pemerintah daerah. Provinsi akan mendapat 3 persen sementara Kabupaten sebanyak 7 persen.

Sri Mulyani mengatakan porsi hak atas kepemilikan saham tersebut untuk kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen operasi Freeport. Pengambilan saham akan dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membebani APBN dan APBD.

Budi Gunadi Sadikin menuturkan, kerja sama ini bermanfaat bagi perusahaan untuk memastikan Indonesia menjadi mayoritas. "Karena kalau kami masuk masing-masing, porsi kepemilikan Indonesia bisa lebih kecil dari porsi Freeport," ujarnya.

Inalum juga nantinya akan bertugas membeli hak partisipasi Rio Tinto sebesar 40 persen. Rio Tinto saat ini mendapat 40 persen dari pendapatan Freeport atas bantuan membangun smelter. Hak tersebut akan diambil alih pemerintah. Namun sama seperti perundingan dengan Freeport, pembelian hak partisipasi ini juga belum dapat disampaikan secara rinci karena terikat komitmen nondisclosure.