Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Menteri Koordinator bidang Kematiriman Luhut Binsar Pandjaitan sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 9 September 2016. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kebijakannya ihwal penenggelaman ikan tak perlu dibahas lagi. Menurut dia, kebijakan ini sudah terlalu banyak dibahas di berbagai forum dan kesempatan.
"Yang sekarang dibahas itu adalah soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan dan hal lain yang menuju perbaikan," kata Susi dalam konferensi pers Kinerja 2017 dan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Januari 2018.
Namun, sayangnya, Susi Pudjiastuti enggan menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya tersebut. Ia hadir di ruang konferensi pers sekitar pukul 11.15 WIB. Susi hanya berbicara lewat mikrofon meja selama lima menit.
Setelah menyampaikan pernyataan pendek tersebut, ia langsung bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke luar ruangan. Susi Pudjiastuti bahkan tak menjelaskan acara yang akan ia ikuti sehingga terburu-buru pergi meninggalkan ruangan. Acara dilanjutkan beberapa direktur jenderal yang menjelaskan kinerja dan rencana Kementerian Kelautan untuk tahun ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandajitan meminta Menteri Susi berhenti menenggelamkan kapal asing pencuri ikan untuk tahun ini. Luhut beralasan penghentian penenggelaman kapal dilakukan agar pemerintah bisa fokus menggenjot produksi ikan.
Namun Susi Pudjiastuti berpendirian bahwa penenggelaman kapal sudah diatur dalam undang-undang. Presiden Joko Widodo sendiri hanya menyampaikan dukungannya terhadap penenggelaman kapal. "Ini bentuk law enforcement yang ditunjukkan, bahwa kita tidak main-main dengan illegal fishing atau pencurian ikan," kata Jokowi setelah membuka rakornas Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Rabu, 10 Januari 2018.
Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
3 hari lalu
Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen memiliki dampak signifikan untuk kemakmuran/kesejahteraan masyarakat.
KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut
4 hari lalu
KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.
KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap
20 hari lalu
KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap
Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.