TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan 50 persen alokasi Kredit Usaha Rakyat akan ditujukan ke sektor produktif. "Tahun 2018 akan lebih diperbesar lagi sekitar 50 persen alokasi ke sektor produktif," ujar Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Januari 2018.

Puspayoga berujar sepanjang tahun 2017 alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produktif mencapai 45 persen. Hal ini telah melewati target sebesar 40 persen.

Menurut Puspayoga, saat ini ada dua koperasi sebagai penyalur KUR di tahun 2018. Sebelumnya, ada Kospin Jasa di Pekalongan kemudian disusul KSP Kopdit Obor Mas di Maumere, NTT. "Ini bukti kongkrit koperasi berkualitas, sebab sebuah koperasi untuk menjadi penyalur KUR tidak lah mudah," tuturnya.

Simak: Sri Mulyani Minta Pembayaran Pajak Pelaku UKM Dipermudah

Puspayoga mengatakan pihaknya akan mendorong perbankan penyalur KUR untuk meningkatkan kucuran KUR ke sektor produktif. Sebab, kata dia, banyak bank lebih berhati-hati menyalurkan KUR ke sektor produktif terkait NPL. "Sementara NPL di sektor perdagangan tercatat nol persen," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat pada tahun 2017 kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat. Hal itu meningkat dari 1,7 persen menjadi 4,48 persen. "Rasio kewirausahaan dari 1,65 persen menjadi 3,1 persen," ucapnya.

Puspayoga menilai hasil capaian tersebut berkat program reformasi total koperasi. Program tersebut antara lain dengan memfokuskan koperasi pada kualitas ketimbang kuantitas serta rehabilitasi koperasi dengan membenahi database. "Anak usaha koperasi sekarang saja mampu mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia," katanya.

Data dari Kemenkop UKM hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 95,56 triliun telah disalurkan ke 4.408.925 debitur melalui 36 lembaga keuangan penyalur KUR. Penyaluran tersebut mencapai 89,6 persen dari target sebesar Rp 106 triliun.