TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyatakan telah melihat lokasi yang berpotensi cocok menjadi Ibukota baru. Terutama, kecocokan dari sisi lahan.

Ketika ditanya mengenai lokasi tersebut, Sofyan enggan bicara lebih detil. "Nanti," ujarnya singkat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2018. Dia menuturkan, perencanaan detil mengenai ibukota baru dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).

Baca: Pemindahan Ibu Kota, Ini 3 Provinsi yang Diusulkan ke Presiden

Namun dia membocorkan faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi ibukota baru. Pemerintah memperhatikan sisi topografi yang bukan rawa-rawa, risiko banjir, hingga kelayakan sebuah kota.

BPN mencari lokasi ibukota baru di luar Jawa. Dampaknya, tidak semua tanah cocok dengan kriteria yang dibuat. "Misalnya kalau hujan, banjir, jangan lagi ibukota baru seperti itu," ujarnya.

Menteri PPN Bambang Brodjonegoro sebelumnya menyatakan telah menyerahkan kajian mengenai pemindahan ibukota kepada Presiden Joko Widodo. Kajian tahap awal tersebut berfokus pada pemilihan lokasi ibukota yang mengerucut pada tiga pilihan yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Ketiganya dipilih berdasarkan indikator luas lahan, dimensi kebencanaan, dan ketersediaan infrastruktur.

Bambang memperkirakan pemerintah butuh dana lebih dari Rp 1 triliun untuk pemindahan ibukota baru. Rencananya, pemerintah menggunakan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPBU) untuk memenuhi pembiayaan itu.