TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro sudah melaporkan hasil kajian sementara Pemindahan Ibu Kota ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bambang mengatakan laporan awal tersebut sudah diserahkan ketika ia rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu, 3 Januari 2017.
"Hasil kajian awal kemarin sudah saya laporkan ke presiden. Arahannya kami akan bahas lebih detil lagi termasuk apa langkah selanjutnya. Itu aja," kata Bambang di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta pada Kamis, 4 Januari 2018.
Baca: 5 Alasan Palangkaraya Bisa Jadi Ibu Kota Pengganti Jakarta
Bambang, mengatakan salah satu langkah detil yang sedang dilakukan oleh Bappenas adalah menyiapkan kajian terkait kondisi tanah termasuk akses pembangunan bagi wilayah ibu kota baru. Selain itu, kajian itu juga akan memastikan tiga hal.
Pertama, mengenai luas lahan bebas yang sudah tersedia. Artinya tidak perlu ganti rugi. Kedua, kemudian dimensi kebencanaan yaitu risiko bencananya. Ketiga kesediaan infrastruktur di sekitar wilayah tersebut.
Selain itu, Bambang mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan rencana perkiraan anggaran terkait kajian ibu kota baru. Bambang juga menuturkan pihaknya juga tengah berdiskusi dengan pihak swasta untuk melihat minat pihak swasta untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota.
"Kami tugasnya menyiapkan kajian, Presiden Jokowi yang putuskan. Anggarannya sudah kami buat perkiraan, pokoknya angkanya lebih dari 1 T," kata Bambang. Namun demikian, Bambang masih enggan menyebutkan wilayah atau kota mana yang kemungkinan akan menjadi ibu kota baru. "Di luar Jawa itu pasti. Kemudian itu yang paling penting, tiga indikator kebencanaan, dekat lokasi infrastruktur dan termasuk ketersediaan lahan," ucapnya.
