TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menargetkan angka kemiskinan pada tahun ini di bawah 10 persen dari total penduduk Indonesia. "(Angka kemiskinan) 10,2 persen itu kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Tahun ini kami harap di bawah 10 persen," kata Bambang usai sidang Kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Rabu, 3 Januari 2018.

Pernyataan tersebut merespons pengumuman Badan Pusat Statistik bahwa pada September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,58 juta orang atau 10,12 persen. Angka tersebut turun jika dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Baca: Sri Mulyani : Dana Desa Naik, Kemiskinan Belum Turun

Per Maret 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang. Sementara per September 2015 angka kemiskinan mencapai 11,13 persen dan 10,7 persen pada September 2016. Bambang juga menyampaikan target angka kemiskinan di bawah 10 persen ini sudah disampaikan di DPR dan diharapkan bisa tercapai.

Lebih jauh Bambang mengatakan pencapaian angka kemiskinan pada tahun-tahun sebelumnya karena tingkat kemiskinan atau poverty rate-nya turun tapi kedalaman dan keparahannya tambah jelek. Namun pada tahun ini poverty rate-nya turun dan kedalaman dan keparahannya sedikit lebih baik. Untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen, perlu ada perbaikan pada kedalaman dan keparahan tersebut.

Bambang menyebutkan saat ini kelompok yang sangat miskin,yakni yang hidup di bawah 80 persen garis kemiskinan. "Untuk mengangkat mereka ke atas di situ kita harus memperbaiki kedalaman dan keparahan itu. Caranya adalah bantuan sosialnya harus benar-benar tepat sasaran," katanya.

Tingginya angka kemiskinan pada 2016 lalu, kata Bambang, akibat pemberian rastra dan subsidi di lapangan masih ada yang tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu. "Kalau tahun ini makin diperbaiki, maka upaya menurunkan 10 persen menjadi lebih mungkin," ucapnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna meminta para menteri pada 2018 dapat mengerjakan upaya menanggulangi ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial. Meski jumlah penduduk miskin turun, Jokowi mengakui bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan.

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan pada target inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan, progam renstra, program pangan nontunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun. "Segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran," katanya.

Untuk menekan kemiskinan, Jokowi juga memerintahkan agar program cash for work baik melalui skema Dana Desa atau melalui program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dikerjakan. "Saya juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini dan seharusnya dana desa bisa segera dieksekusi untuk mendukung program-program cash for work," ucapnya.

ANTARA