Sri Mulyani : Dana Desa Naik, Kemiskinan Belum Turun

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara diseminasi dana desa

    Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara diseminasi dana desa "Optimalisasi Dana Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Desa" di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Sabtu, 16 Desember 2017.

    TEMPO.CO, Magelang -Anggaran dana desa gang dikucurkan pemerintah naik setiap tahun. Namun sayangnya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dengan kucuran dana besar, tingkat kemiskinan yang diharapkan turun cepat ternyata lambat.

    Di acara kunjungan ke Magelang dan Yogyakarta, Sri Mulyani menyatakan dana desa setiap tahun meningkat dari Rp 20 triliun menjadi Rp 40 triliun dan terakhir tahun 2017 mencapai Rp 60 triliun. Jika tingkat penurunan kemiskinan tidak beranjak ia menyebut berbahaya.

    "Ini sangat berbahaya, ketika dana desa semakin besar, tetapi angka penurunan kemiskinannya tidak beranjak," kata Sri Mulyani saat berdialog dengan perangkat desa di Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Sabtu 16 Desember 2017.

    Baca: Minta Emas 1 Kg ke Sri Mulyani, Fadavi: Cuma Iseng tapi...  

    Ia menyatakan, seharusnya dengan dana desa yang gencar dikucurkan kepada masyarakat pedesaan angka kemiskinan seharusnya sudah berasa di bawah 10 persen. Ia berharap pada 2019 angka kemiskinan semakin menurun si bawah angka itu.

    Ia yang bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo berkeliling ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Magelang menyatakan dana desa bisa dikelola untuk pembangunan dengan swakelola.
    Masyarakat bisa bekerja pada proyek pembangunan di desa yang nantinya akan dibayar secara harian. “Harapannya rakyat miskin ini mempunyai pendapatan," kata dia.

    Sri Mulyani yang biasa dipanggil Ani ini menambahkan, penyaluran dana desa untuk 2018 berbeda dengan sebelumnya karena desa yang tertinggal akan mendapatkan dana desa lebih besar dibandingkan desa yang lebih maju. Desa nantinya bisa mendapatkan dana desa dari Rp 800 juta hingga Rp 3,5 milyar.

    "Harapannya desa yang tertinggal ini kemiskinan bisa segera turun dan menyusul menjadi desa yang maju," kata dia.

    Ani juga berharap para kepala desa bisa membuat program-program untuk pengentasan kemiskinan. Kepala desa bisa belajar ke desa yang telah maju dan mampu mengelola dana desa dan hasilnya mampu menyejahterakan rakyat. “Dana desa bukan untuk kepala Desa, tapi untuk rakyat desa,” kata Ani.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan selama tiga tahun dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp 120 triliun. Jika dulu untuk pembangunan warga gotong royong, kini warga yang ikut bekerja dibayar.

    Ada alokasi dana 30 persen untuk upah, nilai itu juga bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. "Aturannya jelas, 30 persen dana desa yang diturunkan untuk upah. Ini salah satu cara mengentaskan kemiskinan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.