Serapan Anggaran Pemda Jawa Barat 2017 Capai 95,78 Persen

Rabu, 3 Januari 2018 19:54 WIB

Walikota Ridwan Kamil (ketiga kiri) saat melihat area Rusunawa Rancacili, yang akan dipakai oleh warga yang rumahnya kena gusuran usai meresmikan pembangunan blok rusunawa baru, Bandung, 30 Juni 2015. Anggaran apartemen rakyat ini dibiayai Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Jawa Barat tahun 2017 menembus 95,78 persen. “Ada peningkatan di saat terakhir. Dari target anggaran Rp 34,7 triliun, realisasinya Rp 32,25 triliun atau 95,78 persen,” katanya di ruang kerjanya di Bandung, Rabu, 3 Januari 2018.

Iwa menuturkan realisasi anggaran ini yang tertinggi. “Ini pertama sepanjang sejarah penyerapan anggaran baik secara absolut nilainya dan secara persentase tertinggi,” ujarnya.

Baca: Inovasi Sri Mulyani Cegah Pencairan Anggaran Ilegal di KPPN

Iwa merinci sejumlah belanja yang serapannya relatif besar. Belanja langsung, misalnya, dari target Rp 7,64 triliun, realisasinya menembus Rp 7,13 triliun atau 93,7 persen. Lalu dari belanja hibah Rp 9,86 triliun, realisasinya Rp 9,526 triliun atau 96,58 persen. Sedangkan dari belanja pegawai Rp 5,19 triliun, realisasinya Rp 5,155 triliun atau 99,16 persen.

Selanjutnya, dari belanja bagi Rp 6,928 triliun, realisasinya Rp 6,9 triliun atau 99,05 persen. Adapun dari belanja bantuan keuangan Rp 4,5 triliun, realisasinya Rp 4,17 triliun atau 92,55 persen.

Kendati demikian, Iwa berujar ada belanja yang relatif tidak dimanfaatkan. Salah satunya anggaran pos belanja tidak terduga, yang salah satunya diperuntukkan untuk membantu korban bencana alam. “Belanja tidak terduga itu Rp 154 miliar, realisasinya hanya Rp 47,8 juta, hanya 0,03 persen,” ucapnya.

Iwa mengatakan, dengan serapan relatif tinggi tersebut, hampir membuat APBD Jawa Barat 2018 defisit gara-gara target sisa lebih perhitungan anggaran dipatok Rp 2 triliun. “Sudah kita anggarkan Rp 2 triliun untuk kembali dibelanjakan, tapi tidak masalah karena sudah tertutup dari over target pendapatan,” tuturnya.

Pada APBD 2017, pendapatan ditargetkan Rp 31,3 triliun. “Realisasinya itu Rp 32,1 triliun atau 102,4 persen. Artinya, kekurangan Rp 600 miliar itu tertutup dari sini. Over target pendapatan mencapai Rp 800 miliar,” kata Iwa.

Iwa merinci kelebihan target pendapatan itu berasal dari realisasi pendapatan asli daerah. Dalam APBD Jawa Barat 2017, pendapatan ditargetkan Rp 17,11 triliun, tapi realisasinya menembus Rp 18,042 triliun atau 102 persen. Lalu dari pendapatan pajak yang ditargetkan Rp 15,6 triliun, realisasinya tembus Rp 16,4 triliun atau 105,96 persen. “Kalau pendapatan tidak over target, ini (anggaran) defisit. Kalau tidak over target, cilaka. Artinya, proses penganggaran sudah betul,” ujarnya.

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

8 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

24 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

55 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya