Inovasi Sri Mulyani Cegah Pencairan Anggaran Ilegal di KPPN

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Prikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Soial Khofifah Indar Parawansa, melakukan swafoto dengan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaita jelang pelantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2017. TEMPO/Subekti.

    (ki-ka) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Prikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Soial Khofifah Indar Parawansa, melakukan swafoto dengan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaita jelang pelantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II. Dia menyatakan layanan KPPN kini sudah lebih baik.

    Sri Mulyani menuturkan, perbaikan terlihat dari inovasi dalam prosedur pencairan anggaran. "Setiap wakil satuan kerja kini sudah memiliki kartu identitas dan barcode," kata dia di KPPN Jakarta II, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2017.

    Kedua fasilitas diberikan untuk mencegah pencairan ilegal. Sri Mulyani mengatakan kartu identitas dan barcode menjadi solusi. Terlebih saat ini terdapat sekitar 18 ribu satuan kerja dari seluruh kementerian dan lembaga. Setiap satuan kerja memiliki tiga perwakilan yang diutus untuk mengurus pencairan anggaran.

    Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II Hari Winarno mengatakan empat tahun lalu terdapat oknum yang mengaku perwakilan satuan kerja dan mengklaim anggaran. Namun saat dikonfirmasi kepada satuan kerja tersebut, mereka menyatakan pengajuan tersebut tidak benar. "Jadi untuk menjaga keabsahan, kami membuat barcode dan kartu identitas," kata dia.

    Hari berharap inovasi tersebut mampu melindungi dari transaksi ilegal. Proses ini juga diharapkan meningkatkan akuntabilitas kementerian dan lembaga yang melakukan pencarian anggaran.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.