TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan perjanjian dengan PT Freeport Indonesia masih berjalan sesuai target. Ia mengatakan pemerintah tengah secara detail membahas ihwal divestasi, pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter, kepastian investasi dan pajak penerimaan negara, serta perpanjangan operasi.

"Perpanjangan operasi mungkin akan dikaitkan dengan izin usaha pertambangan khususnya yang mencakup dan memasukkan seluruh item kewajiban Freeport," kata Sri Mulyani seusai pembukaan perdagangan di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2018.

Baca: Negosiasi Freeport, Sri Mulyani: Penerimaan Harus Lebih Banyak

Ihwal pembangunan smelter, kata Sri Mulyani, pemerintah secara detail membahas jangka waktu pembangunan dan mekanisme mengukur progres pembangunan tersebut. Adapun terkait dengan penerimaan negara dan kepastian investasi, pemerintah dan Freeport tengah membahas bagaimana meningkatkan royalti pajak daerah dan pusat.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan Freeport juga tengah membahas detail rencana divestasi saham. Dia berujar tak ada kendala dalam proses negosiasi itu. "Mengenai divestasi kami juga melakukan detail dan langkah-langkah sampai kepada tahun berapa dan kapan eksekusinya. Enggak (ada kendala)," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menjadwalkan perundingan kelanjutan operasi pertambangan Freeport di Papua rampung pada Desember 2017. Namun, target itu mundur lantaran perundingan ihwal divestasi tak kunjung mencapai kesepakatan.

Dalam rencana pelepasan saham, pemerintah menginginkan 51 persen kepemilikan di PT Freeport Indonesia. Pemerintah perlu menambah sekitar 40,64, sebab baru 9,36 persen yang sudah dikuasai melalui PT Indonesia Asahan Aluminium, induk perusahaan holding badan usaha milik negara bidang pertambangan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga hadir dalam pembukaan perdagangan saham di BEI pagi tadi, menyambung pernyataan Sri Mulyani. "Semua negosiasi itu butuh waktu," ujarnya.

ROBBY IRFANY