Pemerintah Bahas Opsi Turunnya Harga Gas untuk Industri

Kamis, 28 Desember 2017 05:57 WIB

Target PNBP Migas Bakal Diubah

TEMPO.CO, Jakarta-Pemerintah yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membahas kemungkinan turunnya harga gas untuk industri.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah tengah menjajaki opsi pengurangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam upaya menurunkan harga gas untuk industri itu.

“Kami membahas kemungkinan penurunan harga gas untuk beberapa industri,” kata Darmin di kantornya, Rabu, 27 Desember 2017.

Baca: Pupuk Indonesia Minta Pemerintah Turunkan Harga Gas

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan penurunan harga gas ini ditujukan untuk tujuh industri, yakni baja, keramik, sarung tangan karet, oleochemical, pupuk, petrochemical, dan kaca.

Advertising
Advertising

Arcandra mengatakan pemerintah tengah mencari celah untuk melakukan efisiensi baik di hulu, transmisi distribusi, maupun di hilir pengolahan gas. Di hulu pengolahan, ujar Arcandra, kebanyakan merupakan lapangan-lapangan lama yang capitalexpenditure-nya sudah terdepresiasi.

“Yang bisa kita lihat adalah mengefisiensikan dari sisi opex (operational expenditure) sama yang di hilirnya, harga distribusi sama transmisi,” ujar Arcandra di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017.

Arcandra mengatakan pemerintah juga membahas potensi berkurangnya penerimaan negara jika PNBP gas untuk industri itu diturunkan. Kendati begitu, dia mengatakan angkanya tidaklah besar. “PNBP itu kecil, kisaran US$ 0,7 per MMBtu,” kata Arcandra.

Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018, pemerintah menargetkan PNBP sebesar Rp 267,9 triliun. Sektor migas diharapkan menyumbang Rp 77,2 triliun terhadap PNBP tersebut.

Arcandra mengatakan, sebelumnya Kementerian Perindustrian meminta agar harga gas sesuai yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Perpres tersebut menyebutkan bahwa harga gas untuk industri yakni seharga US$ 6 pada plan gate.

Dia berujar, ada 77 perusahaan existing yang bakal memperoleh pengurangan PNBP itu. Sebelumnya, Kemenperin telah memberikan rekomendasi bagi 86 perusahaan untuk bisa menikmati penurunan harga gas. Namun, hanya delapan perusahaan yang mendapat potongan harga sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu.

Kedelapan perusahaan itu adalah PT Petrokimia Gresik, PT Krakatau Steel, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industri, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Ahmad Sigit Dwiwahjono mengatakan pihaknya belum memiliki perhitungan detail ihwal potential loss negara jika pengurangan PNBP itu diterapkan. Sigit mengatakan perhitungan mengenai harga gas merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian ESDM.

Sigit pun mengharapkan pembahasan penurunan PNBP tersebut dapat rampung pada kuartal I tahun 2018. “Ya akhir tahun ini ada rapat, kami harapkan (selesai). Tadi Pak Menko minta rapat minggu pertama 2018,” kata Sigit.

Berita terkait

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

4 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

12 hari lalu

Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

Pupuk Kujang menambah lini produk non pupuk dengan meresmikan pabrik dry ice atau es kering memanfaatkan produksi pabrik CO2 cair.

Baca Selengkapnya

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

17 hari lalu

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

22 hari lalu

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.

Baca Selengkapnya

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

26 hari lalu

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.

Baca Selengkapnya

Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

32 hari lalu

Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

Zulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal yang didapat dari pengawasan post border. Adapun total nominal barang itu mencapai Rp 9,3 miliar.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

35 hari lalu

Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan industri knalpot aftermarket punya potensi ekonomi besar.

Baca Selengkapnya

AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

37 hari lalu

AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

AFPI menjamin penagih utang dalam industri fintech lending sudah bersertifikat.

Baca Selengkapnya

THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

39 hari lalu

THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

44 hari lalu

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop stop Bansos beras Juni tahun ini, Gibran klaim bahwa harga pangan mulai stabil.

Baca Selengkapnya