Jelang Akhir 2017, Serapan Anggaran Jawa Barat 81 Persen

Rabu, 13 Desember 2017 20:38 WIB

Proyek pembuatan saluran air pencegah banjir di Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, 2 Januari 2017. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 20 miliar hanya untuk pembuatan infrastruktur pengendali banjir di Gede Bage dari total lebih dari Rp 300 miliar untuk menangani banjir di wilayah Bandung Raya. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung - Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan serapan anggaran Jawa Barat per hari ini, Rabu, 13 Desember 2017, mencapai 81 persen. “Sampai dengan hari ni, posisi sudah 81 persen dari Rp 34 triliun, sekitar Rp 27 triliunan lebih,” katanya di Bandung, Rabu, 13 Desember 2017.

Iwa mengatakan pencairan sejumlah anggaran masih terus berjalan sehingga ditaksir hingga akhir tahun serapan bisa menembus 94 persen. “Kita perkirakan penyerapannya hingga akhir tahun bisa lebih tinggi, baik secara absolut maupun persentase. Tahun lalu, serapan hanya 93 persen. Tahun ini, kita dorong menjadi 94 persen. Kecenderungannya naik,” ujarnya.

Simak: Jawa Barat Siapkan Rp 1 Triliun Suntikan Modal untuk BUMD

Menurut Iwa, ada sejumlah anggaran yang nilainya relatif besar, yang akan disalurkan dalam dua pekan ini. Salah satunya bagi hasil pajak triwulan IV untuk kabupaten/kota yang nilainya menembus Rp 1,6 triliun. “Mudah-mudahan minggu ini sudah masuk proses administrasinya sehingga minggu depan bisa ditransfer ke masing-masing pemda (pemerintah daerah) kabupaten/kota,” ucapnya.

Iwa menuturkan, per 15 Desember nanti, perolehan pendapatan Jawa Barat tembus 100 persen. Sebagiannya ditransfer ke daerah sebagai bagi hasil pajak yang disalurkan per triwulan. “Itu yang paling besar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Yang akan ditransfer ini termin terakhir untuk triwulan IV,” tuturnya.

Anggaran lain yang digenjot penyerapannya adalah penyaluran bantuan keuangan. Iwa berujar penyerapannya bergantung pada pengajuan pencairan pembayaran bantuan tersebut dari masing-masing bupati/wali kota. “Bupati/wali kota agar segera mengajukan pencairan pembayaran ke Provinsi Jawa Barat agar bisa diproses lebih lanjut. Itu yang kita dorong,” katanya.

Iwa mengatakan bantuan keuangan untuk semua kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 sebesar Rp 4,5 triliun. “Realisasinya sudah Rp 3,8 triliun. Sudah 85 persen. Kita akan dorong hingga di atas 90 persen,” ujarnya.

Selanjutnya, belanja langsung pemerintah Jawa Barat tahun ini alokasinya mencapai Rp 4,6 triliun. “Belanja langsung ini ada tiga komponen. Di situ ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Seluruhnya Rp 4,6 triliun, realisasinya baru Rp 3,8 triliun, sekitar 82,74 persen. Yang terus kita dorong itu belanja barang serta belanja modal,” ucap Iwa.

Iwa mengungkapkan belanja modal pada tahun anggaran ini mencapai Rp 2,7 triliun. Realisasinya hingga hari ini baru Rp 1,5 triliun atau 54 persen. “Kita minta semua OPD (organisasi perangkat daerah) agar memantau langsung belanja modal ini, memantau penyelesaian fisiknya, dan segera mengajukan proses pembayaran sehingga diharapkan serapannya bisa sampai Rp 2,4 triliun,” tuturnya.

Anggaran selanjutnya yang sedang dipantau ketat adalah anggaran pembebasan lahan untuk akses jalan tol dan nontol menuju Bandar Udara Kertajati, termasuk pembebasan lahan untuk perpanjangan runway bandara tersebut.

Berita terkait

RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya

6 Oktober 2023

RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya

Pemprov DKI mengusulkan Rancangan APBD 2024 senilai Rp 81,58 Triliun. Ini peruntukannya menurut Pj Gubernur Heru Budi.

Baca Selengkapnya

Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023

16 Januari 2023

Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023

Pemkot Surabaya akan memanfaatkan APBD tahun ini sebesar Rp 11,36 triliun.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama

18 Agustus 2022

Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama

Jaminan pemerintah daerah dapat menganggarkan dana untuk bidang pendidikan agama tertuang dalam UU 23/2014.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

15 Desember 2021

Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membuka penyebab lambatnya penyerapan belanja daerah.

Baca Selengkapnya

Realisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda

23 November 2021

Realisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda

Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu

Baca Selengkapnya

Kabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022

9 November 2021

Kabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022

Penyusunan APBD tahun 2022 masih diarahkan untuk penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan penanganan kesehatan, penanganan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial.

Baca Selengkapnya

PSI Minta Fraksinya di DPRD DKI Tolak Rancangan Kenaikan Pendapatan Legislator

30 November 2020

PSI Minta Fraksinya di DPRD DKI Tolak Rancangan Kenaikan Pendapatan Legislator

PSI menyatakan tak pantas jika anggota DPRD DKI naik pendapatannya di tengah pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Inspektorat Jabar Periksa Bantuan Anggaran Kota Bogor, Hasilnya?

6 Februari 2020

Inspektorat Jabar Periksa Bantuan Anggaran Kota Bogor, Hasilnya?

Inspektorat Jawa Barat melakukan pemeriksaan penggunaan bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bogor pada APBD kota itu.

Baca Selengkapnya

Alokasikan Belanja Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Tiru Jokowi

14 November 2019

Alokasikan Belanja Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Tiru Jokowi

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah meniru langkah Presiden Jokowi saat masih menjadi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Serapan APBD Baru 54 Persen, Anies Baswedan Ungkap Penyebabnya

12 November 2018

Serapan APBD Baru 54 Persen, Anies Baswedan Ungkap Penyebabnya

Anies Baswedan menjelaskan banyak pekerjaan dalam APBD yang dijalankan tapi pembayarannya tidak ditagihkan.

Baca Selengkapnya