TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut sejumlah kementerian masih tak efektif menggunakan anggarannya. "Semua departemen, kalau disuruh ngabisin uang, paling jago. Termasuk KKP kalau tidak direm," ujar Susi dalam sambutannya pada Sosialisasi Program Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018, di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Desember 2017.

Menurut Susi, penggunaan anggaran sebaiknya efektif dan efisien. Dia mengatakan Kementerian Kelautan sendiri ingin berubah menjadi lebih baik dalam penggunaan anggaran. "Kami ingin berubah, KKP ingin berubah," katanya.

Baca: Cegah Korupsi, Ini Pesan Menteri Susi Pudjiastuti ke Rekanan KKP

Selain itu, untuk perubahan yang lebih baik, Susi memastikan kementeriannya tidak memperbolehkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal itu, kata dia, termasuk pengelolaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan bebas dari KKN. "Saya pastikan tidak boleh, Pak Irjen juga harus memastikan itu."

Susi mengatakan Kementerian Kelautan harus bisa independen untuk mencegah KKN berkembang. Menurut dia, agar kinerjanya bagus, Kementerian Kelautan tidak boleh menerima titipan-titipan pejabat. "Tidak boleh titipan siapa-siapa. Jangan takut sama bekas menteri, bekas dirjen, bekas jenderal, bekas siapa, independen saja. Kalau produknya jelek, ya, kita tidak beli," ucapnya.

Susi Pudjiastuti mengatakan pada tahun depan Kementerian ingin berubah menjadi lebih baik. Sebab, Indonesia memiliki laut dan sumber daya yang baik dan tidak boleh disia-siakan. "Kita termasuk 10 negara perikanan terbesar di dunia, dari luas lautnya, variasi kemaritiman, pulau-pulau, pariwisata, everything. Kita itu luar biasa," tuturnya.

Kementerian Kelautan tahun depan memperoleh alokasi anggaran dari APBN 2018 sebesar Rp 7,28 triliun. Angka tersebut turun 20,26 persen dari tahun sebelumnya, yakni Rp 9,13 triliun. Sebanyak 70 persen anggaran tahun 2018 akan dimanfaatkan Kementerian untuk kepentingan stakeholder serta pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.

KARTIKA ANGGRAENI