Ditanya Soal Pajak Fredrich Yunadi, Dirjen Pajak Tertawa

Jumat, 1 Desember 2017 20:12 WIB

Fredrich menyebut dirinya menyukai barang mewah, termasuk mobil dan motor gede. Dia juga suka memakai barang-barang branded untuk sehari-hari, dari baju, sepatu, tas, hingga jam tangan. "Tas saya setiap hari saya ganti, lha tasnya memang banyak. Baju, arloji, setiap hari saya ganti. Saya bukan pamer, tapi saya pakai. Itu kan sehari-hari saja. Jadi supaya dimaklumi, saya bukan pamer, saya memang sehari-hari begitu," ujarnya. TEMPO/ Mahanizar

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik, Robert Pakpahan, enggan berkomentar terkait dengan tindak lanjut terhadap pajak pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. "Saya mau ke kantor Dirjen Pajak dahulu, nanti saja, ya," kata Robert sambil tertawa kecil kepada Tempo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2017.

Ketika ditemui Tempo di lokasi yang sama, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga mengatakan sudah menindaklanjuti soal pajak Frederich. Namun Hestu enggan mempublikasikan bentuk tindak lanjut tersebut.

Menurut Hestu, Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melindungi informasi yang terkait dengan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak.

Yustinus, pengamat pajak, mengimbau Ditjen Pajak mengungkap proses pemeriksaan pajak Fredrich. Selain sebagai penerimaan negara, dia mengatakan pajak berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga rasa keadilan publik.

"Menurut saya, sangat perlu untuk diekspos ke publik. Momentum ini bisa digunakan untuk menunjukkan Ditjen Pajak itu adil dan tegas," katanya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2017.

Yustinus mengatakan Frederich merupakan orang yang secara politis dijadikan perhatian publik sehingga masyarakat perlu tahu apakah dalam hal pajak yang bersangkutan bermasalah atau tidak. Ia mengatakan Dirjen Pajak perlu memastikan apakah yang bersangkutan salah atau tidak. "Jangan sampai orang yang mampu apalagi kontroversial di mata publik tidak diproses," ucapnya.

Beberapa hari lalu dalam acara Catatan Najwa, pengacara Setya tersebut mengatakan menyukai kemewahan. Fredrich bahkan mengaku biasa mengeluarkan uang Rp 3-5 miliar untuk rekreasi ke luar negeri.

Pengakuan Fredrich dalam acara tersebut mendapat respons dari Ditjen Pajak. Melalui akun Twitter @DitjenPajakRI, Ditjen Pajak mengatakan akan menanggapi informasi yang disampaikan Fredrich Yunadi.

Ditjen Pajak mencuit, “Dear #KawanPajak. Terima kasih untuk seluruh mention terkait video wawancara seorang pengacara. Unit kami yang berwenang akan menindaklanjuti informasi tersebut.

Berita terkait

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

17 hari lalu

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto beberapa kali mendapatkan remisi masa tahanan. Berapa jumlah remisi yang diterimanya?

Baca Selengkapnya

Kejutan Prabowo: Minta Nama Calon Dirjen Pajak, Pertumbuhan 8 Persen, Privatisasi Hotel BUMN

54 hari lalu

Kejutan Prabowo: Minta Nama Calon Dirjen Pajak, Pertumbuhan 8 Persen, Privatisasi Hotel BUMN

Prabowo Subianto, capres yang unggul dalam penghitungan suara sementara KPU, membuat sejumlah kejutan seperti minta sara nama calon dirjen pajak,

Baca Selengkapnya

Prabowo Minta Saran Kandidat Dirjen Pajak ke Erick Thohir

54 hari lalu

Prabowo Minta Saran Kandidat Dirjen Pajak ke Erick Thohir

Prabowo percaya diri memenangi Pilpres 2024 dan meminta rekomendasi calon Dirjen Pajak pada Erick Thohir serta tokoh lain

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak: Hati-hati Modus Baru Penagihan SPT Tahunan

29 Februari 2024

Ditjen Pajak: Hati-hati Modus Baru Penagihan SPT Tahunan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan baru di tengah periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Baca Selengkapnya

Dirjen Pajak Ungkap Strategi Kejar Target di Sisa 2023

16 Desember 2023

Dirjen Pajak Ungkap Strategi Kejar Target di Sisa 2023

Dirjen Pajak akan melakukan beberapa langkah di sisa tahun 2023 untuk menyelesaikan target penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Dirjen Pajak Serahkan Tersangka Penyelewengan ke Kejari: Kerugian Negara Rp 1,3 Miliar

1 Desember 2023

Dirjen Pajak Serahkan Tersangka Penyelewengan ke Kejari: Kerugian Negara Rp 1,3 Miliar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Reformasi Sistem Pajak RI Lebih Cepat dari Negara Maju: Perancis Butuh 9 Tahun

26 Oktober 2023

DJP Sebut Reformasi Sistem Pajak RI Lebih Cepat dari Negara Maju: Perancis Butuh 9 Tahun

Kemenkeu mengklaim bahwa proses pengembangan sistem pajak inti atau core tax system berjalan lebih cepat jika dibandingkan negara lain. Beberapa negara maju seperti Finlandia dan Australia butuh waktu 7 sampai 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pinjol di Balik Pembunuhan Mahasiswa UI, Penghapusan Kredit Macet UMKM

7 Agustus 2023

Terpopuler: Pinjol di Balik Pembunuhan Mahasiswa UI, Penghapusan Kredit Macet UMKM

Terpopuler: Tanggapan OJK terkait kasus Pinjol di balik pembunuhan mahasiswa UI, pemerintah berencana menghapus kredit macet UMKM.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Ingin Pembayaran Pajak Semudah Beli Pulsa, Dirjen Pajak: Insyaallah Tahun Depan

6 Agustus 2023

Sri Mulyani Ingin Pembayaran Pajak Semudah Beli Pulsa, Dirjen Pajak: Insyaallah Tahun Depan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ingin pembayaran pajak semudah beli pulsa. Dirjen Pajak Suryo Utomo menanggapi.

Baca Selengkapnya

NIK-NPWP Jadi Satu, Dirjen Pajak Sebut 57,8 Juta Orang Sudah Terintegrasi

6 Agustus 2023

NIK-NPWP Jadi Satu, Dirjen Pajak Sebut 57,8 Juta Orang Sudah Terintegrasi

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tengah dalam proses dilakukan pemadanan. Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo membeberkan realisasinya.

Baca Selengkapnya