TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung milik PT Pelindo I beroperasi tahun 2018. “Selesai pembangunan kita tetapkan soft launching Pelabuhan Kuala Tanjung pada Maret 2018,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat malam, 24 November 2017.

Menhub Budi berujar Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi hub internasional di kawasan barat Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Bitung. Berbagai sarana dan prasarana infrastruktur telah disiapkan untuk mendukung fungsi pelabuhan itu.

Baca: Pelindo I Siapkan Rp2,6 Triliun untuk Kuala Tanjung

Pemerintah, kata Budi, akan all out dalam menyiapkan infrastruktur. "Ada jalan eksisting, jalan tol, dan kereta api. Nanti Dirjen Perhubungan Laut berikan surat edaran, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia harus identifikasi, setelah itu keharusan mereka melakukan transshipment di Kuala tanjung. Itulah yang namanya hub,” tuturnya.

Selanjutnya, selain menjadikan hub internasional di kawasan barat Indonesia, Menteri Budi berharap nantinya Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai pelabuhan transshipment dan pelabuhan untuk mendukung Kuala Tanjung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Kalau itu terjadi ini ada suatu kebangkitan, lompatan suatu hub sistem yang kita lakukan ditambah lagi lokasinya yang ideal, di ujung Selat Malaka."

Pada kesempatan yang sama, Budi meminta kepada Pelindo 1 untuk pro aktif bekerjasama dengan konsultan profesional untuk bisa memberikan peluang bagi kapal-kapal dari Eropa, Cina, Amerika untuk bisa transshipment di Pelabuhan Kuala Tanjung.

Proyek pembangunan Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung kini sudah mencapai 94 persen untuk sisi laut dan 74,5 persen untuk sisi darat. Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan akan menjadi pelabuhan terbesar dan merupakan pintu masuk Pulau Sumatera.

Pelabuhan Kuala Tanjung nantinya akan memiliki kapasitas hingga mencapai 20 juta TEUs yang dikembangkan secara bertahap hingga tahun 2023. Tahap I merupakan Pengembangan Terminal Multi purpose Kuala Tanjung disiapkan dengan memiliki kapasitas 500 ribu TEUs yang dikelola oleh PT Prima Multi Terminal yang merupakan anak usaha gabungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari Pelindo 1, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya.

Adapun komposisi penyertaan saham Pelindo 1 adalah sebesar 55 persen, PT Pembangunan Perumahan 25 persen, dan PT Waskita Karya sebesar 20 persen.

Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung berikutnya yaitu Pengembangan Kawasan Industri 3.000 hektare pada tahun 2016-3018, lalu tahap III Pengembangan Dedicated/Hub Port pada 2017-2019, dan Tahap IV pengembangan kawasan industri terintegrasi pada 2021-2023.

Target operasionalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung ini sebetulnya molor dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Awalnya Pelindo I menargetkan pelabuhan tersebut bisa digunakan per semester kedua tahun 2017 ini. Corporate Secretary PT Pelindo I Muhammad Eriansyah menyatakan percepatan pengerjaan itu seiring dipastikannya kembali status Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional oleh Presiden Joko Widodo.