Robert Pakpahan Dirjen Pajak? Sri Mulyani dan Istana Bungkam

Kamis, 23 November 2017 18:47 WIB

Dirjen Pengelola Pembiayaan dan Resiko, Robert Pakpahan dalam acara Innovative Fiscal Support for Better Public Service. TEMPO/Bambang Harymurti

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi akan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2017. Pemerintah dikabarkan sudah menetapkan penggantinya.

Berdasarkan kabar yang beredar, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyerahkan nama pengganti Ken kepada Presiden Joko Widodo, dan telah disetujui. Sosok tersebut adalah Robert Pakpahan. Dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Namun saat dikonfirmasi, Sri Mulyani enggan berkomentar mengenai kabar tersebut ketika dikonfirmasi. "Saya tidak berkomentar terhadap rumor," kata dia di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis, 23 November 2017.

Dia juga tak mau berkomentar mengenai proses pemilihan Dirjen Pajak yang baru. Pemilihan pejabat baru bisa dilakukan melalui dua skema, yaitu penunjukan langsung dan seleksi. Namun dia mengatakan proses pemilihan dilaksanakan seperti biasa, yakni disampaikan kepada Presiden dan tes potensi akademik.

Menurut dia, pemerintah akan memberikan keterangan setelah Presiden menetapkan Dirjen Pajak yang baru. Keputusan Presiden nanti akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Advertising
Advertising

English version: Palace Yet to Confirm Robert Pakpahan Appointment as Tax DG

Waktu pensiun Ken Dwijugiasteadi sudah semakin dekat. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menghadapi tenggat penerimaan menjelang akhir tahun. Sri Mulyani memastikan akan menjaga kinerja DJP agar tetap berfokus saat pergantian kepemimpinan. "Ini masa yang sangat kritis jadi kita terus berkoordinasi dengan pimpinan DJP," katanya.

Bantahan senada diungkapkan pihak Istana. Presiden Joko Widodo hingga kini belum menunjuk Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Juru bicara kepresidenan, Johan Budi, mengatakan hingga kini proses penggantian Dirjen Pajak yang baru belum dilakukan. "Tidak benar, sampai saat ini belum ada penunjukan Dirjen Pajak yang baru," kata Johan Budi saat dikonfirmasi Tempo, Kamis, 23 November.

Dia mengatakan proses untuk mengganti Ken Dwijugiasteadi sebagai Dirjen Pajak belum dilakukan. "Proses tim penilai akhir-nya masih belum dilakukan," kata Johan menambahkan.

Proses pengangkatan pejabat eselon I dilakukan melalui TPA. Tim ini di antaranya terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Seperti diketahui, Robert sebelumnya diberitakan akan menjadi Dirjen Pajak mulai 1 Desember 2017. Ini seiring dengan berakhirnya masa tugas Ken yang akan memasuki usia pensiun di awal Desember mendatang.

Dihimpun dari berbagai sumber, Robert Pakpahan lahir di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 1959. Sejak 2015, dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Dia juga pernah menjabat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan pada 2013-2015.

Robert Pakpahan menyelesaikan pendidikan diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 1987. Dia melanjutkan, pendidikan tingkat doktoral pada bidang ekonomi di University of North Carolina, Chapel Hill, Amerika Serikat.

Berita terkait

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

4 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

5 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

5 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

18 hari lalu

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

19 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

26 hari lalu

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

27 hari lalu

Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

Ditjen Pajak atau DJP mengklaim pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan skema terbaru telah sesuai dengan standar internasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

29 hari lalu

Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan proses pemeriksaan restitusi pajak merupakan proses lazim.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Keluhan Restitusi Pajak, Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani

29 hari lalu

Ramai soal Keluhan Restitusi Pajak, Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani

Yustinus Prastowo mengatakan proses pemeriksaan saat restitusi pajak merupakan proses yang lazim sesuai standar dan prosedur pemeriksaan.

Baca Selengkapnya

DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

29 hari lalu

DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

DJP mengatakan Wajib Pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkkapan Sukarela (PPS) wajib menyampaikan realisasi PPS.

Baca Selengkapnya