TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani Joint Work Programme (JWP) dengan International Energy Agency (IEA) dalam acara Ministerial Meeting yang diselenggarakan di Paris, Perancis pada Rabu, 8 November 2017.

Penandatanganan ini sebagai upaya kerja sama memperkuat ketahanan energi melingkupi Energy Data and Statistic, Emergency Policy and Energi Security, Oil and Gas Market, Power Sector and Renewable Energy, Energy Efficiency, Climate Change, dan Clean Energy Technology.

Baca juga: Pada 2020-2030, Indonesia Terancam Krisis Energi

Menteri ESDM Ignasius Jonan diwakili Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Rida Mulyana dan pihak IEA diwakili oleh Executive Director IEA, Fatih Birol yang menandatangani JWP ini.

"Selain terkait dengan sharing data dan informasi, kerja sama ini juga ditujukan untuk peningkatan capacity building pegawai ESDM di bidang pengolahan dan analisis data energi dalam perumusan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan," ungkap Rida yang sekaligus menjadi Head of Delegation (HoD) RI pada pertemuan yang bertemakan Penguatan Ketahanan Energi untuk Pertumbuhan Global yang Berkelanjutan tersebut.

Rida mengatakan, untuk mendorong pengembangan sektor EBT, Indonesia menciptakan iklim investasi lebih kondusif dengan cara memperbaiki kebijakan terkait energi. Sejalan itu, kata Rida, Indonesia juga membutuhkan teknologi terkait yang inovatif dan mendukung ketahanan energi.

Simak juga: Ini Alasan Andang Bachtiar Mundur dari Dewan Energi Nasional

Indonesia menargetkan pengembangan EBT sebesar 23 persen pada Bauran Energi Nasional tahun 2025. Pemerintah juga menargetkan penurunan intensitas energi sebesar satu persen per tahun hingga tahun 2025.

Kedua target nasional tersebut diharapkan dapat mendukung proses transisi Indonesia dalam pengarusutamaan energi bersih dan peningkatan ketahanan energi nasional.

ANTARA