TEMPO.CO, JAKARTA - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Sutanto mengatakan dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 309 triliun per September 2017. Menurut Agus, angka ini melampaui target hingga akhir 2017, yakni Rp 296,9 triliun.

“Prediksi saya, di akhir tahun, angka tersebut bisa mencapai Rp 312 triliun hingga Rp 320 triliun,” ujarnya di Hotel Hermitage, Jakarta Pusat, Selasa, 7 November 2017.

Simak: Mudahnya TKI Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Agus, angka tersebut dicapai karena BPJS Ketenagakerjaan melakukan efisiensi pada biaya investasi. Selain itu, optimalisasi return dan kanal pembayaran murah yang dilakukan perusahaan berkontribusi terhadap meningkatnya dana yang dikelola tahun ini.

“Kemarin, kita melakukan revisi di biaya investasi. Untuk reksadana juga kita turunkan jauh,” katanya.

Agus menuturkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan naik 19 persen dari tahun ke tahun atau 24,3 juta orang. Ia menambahkan, perusahaan menargetkan 25,2 juta peserta pada 2017.

Agus menambahkan, masih ada sekitar 30 persen perusahaan BPJS Ketenagakerjaan yang menunggak pembayaran iuran. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan kejaksaan untuk mengurangi jumlah perusahaan yang telat membayar iuran.

“Kebetulan saya baru pulang dari kejaksaan. Kita akan mengintensifkan kerja sama tersebut untuk sama-sama mengingatkan perusahaan yang menunggak,” ucapnya.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan sedang gencar memperluas kanal pembayaran melalui startup digital. Perluasan kanal startup ini salah satunya untuk mempermudah peserta membayar iuran. Ke depan, langkah ini diharapkan dapat berkontribusi mengurangi jumlah peserta yang menunggak.

“Ini untuk memperluas kanal-kanal pembayaran kita. Kita bekerja sama dengan beberapa bank, dan startup. Bisa melalui Indomaret, Alfamart, dengan pasarpolis.com, dan lain sebagainya,” ujar pemimpin BPJS Ketenagakerjaan ini.

ALFAN HILMI