Sri Mulyani Akan Kaji Pajak WNI yang Terlibat Paradise Papers

Reporter

Tempo.co

Editor

Martha Warta

Senin, 6 November 2017 19:19 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengecek warga negara Indonesia (WNI) yang tersangkut dalam dokumen Paradise Papers. “Kalau ada WNI, terus ada hubungannya dengan perpajakan, kami akan gunakan kerja sama internasional,” katanya di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Senin, 6 November 2017.

Dokumen dalam Paradise Papers menunjukkan hubungan mendalam antara politikus dan pebisnis di suaka gelap pajak. Sejumlah perusahaan juga tersangkut dalam dokumen ini, di antaranya Apple, Nike, Uber, dan perusahaan global lain. Aktor yang terlibat dalam dokumen tersebut berusaha menyiasati pajak dengan berbagai trik pembukuan.

Sebanyak 120 politikus dari seluruh dunia tersangkut dalam Paradise Papers. Adapun WNI yang masuk daftar tersebut adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dan Kepala Badan Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong.

Baca: Disebut-sebut di Paradise Papers, Begini Tanggapan Thomas Lembong

Menurut Sri Mulyani, kerja sama internasional untuk mengkaji Paradise Papers dilakukan dalam rangka memerangi flow of fund yang bersifat ilusif dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Sebab, keberadaan perusahaan offshore (cangkang) membuat adanya ketidakadilan kedudukan antar-perusahaan di mata hukum.

Ia mengatakan yang perlu menjadi perhatian kini adalah memperkuat basis data perpajakan atau tax based. Tax based Indonesia yang paling utama untuk diperbaiki, menurut Sri Mulyani, yang berasal dari high wealth individual.

Namun Sri Mulyani belum bisa menjelaskan secara rinci langkah yang akan dilakukan pemerintah kepada WNI yang masuk dokumen Paradise Papers. “Yang pasti, kami koordinasi dengan internasional dulu. Selanjutnya, kami akan telusuri laporan untuk meningkatkan tax based,” ujarnya.

Paradise Papers berasal dari dua firma serupa dengan asal Panama Papers, yaitu Appleby dan Asiaciti Trust. Firma tersebut kerap menyediakan jasa layanan perusahaan offshore. Data di dokumen Paradise Papers juga berasal dari pusat data di 19 yurisdiksi suaka pajak lain.

RIANI SANUSI PUTRI | MWS

Berita terkait

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

1 jam lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

15 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

2 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

2 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya