Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Disebut-sebut di Paradise Papers, Begini Tanggapan Thomas Lembong

image-gnews
Kepala BKPM Thomas Lembong mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 31 Agustus 2016. ANTARA FOTO
Kepala BKPM Thomas Lembong mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 31 Agustus 2016. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong tidak menanggapi pertanyaan wartawan tentang keterkaitan dirinya dengan perusahaan offshore bernama Paiton Holdings Ltd. dimana dia tercatat pernah menjadi salah satu pengurusnya (officer). Keterkaitan Thomas tersebut tercantum dalam hasil temuan investigasi Paradise Papers.

Saat ditanya tentang legalitas praktik tersebut, Thomas memilih diam. Thomas hanya memberikan anggapan bahwa praktik penanaman investasi private equity di negara-negara suaka pajak (tax havens) adalah hal wajar. "Sebanyak 99 persen dari investasi private equity itu melalui entitas di yurisdiksi-yurisdiksi seperti Cayman Islands," katanya di kantor BKPM, Jakarta, 6 November 2017.

Baca: Paradise Papers: Rahasia Kelam Miliarder Global

Sebelumnya diberitakan nama Thomas tercatat pernah menjadi salah satu pengurus Paiton Holding Ltd, yang diduga merupakan perusahaan offshore (cangkang), yang tercantum dalam Paradise Papers. Paradise Papers merupakan data publikasi berupa temuan penting terkait dengan jejaring perusahaan offshore di negara-negara tax havens, yang ditengarai dipakai untuk menyembunyikan kekayaan para jutawan dan perusahaan multinasional.

Temuan hasil investigasi yang mencantumkan keterlibatan dari banyak politikus dunia tersebut dinamakan Paradise Papers karena berasal dari 19 yurisdiksi suaka pajak, yang kebanyakan berlokasi di Kepulauan Karibia, seperti Bermuda dan Cayman Islands.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyelidikan berbulan-bulan atas data ini menemukan banyak fakta mengejutkan. Salah satunya keterlibatan sejumlah pejabat Indonesia, yang namanya tercantum dalam dokumen Paradise Papers, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong.

Prabowo, melalui Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, membantah punya kaitan dengan perusahaan offshore di luar negeri, Nusantara Energy. "Pak Prabowo tidak ada di perusahaan itu," ujarnya pada pekan lalu.

Sedangkan Sandiaga Uno mengakui pernah memiliki saham di perusahaan offshore lain yang tercatat dalam Paradise Papers, N.T.I. Resources. "Itu bukan perusahaan cangkang, melainkan sudah go public di bursa saham Kanada," ucapnya. Dia memastikan sudah tidak lagi terkait dengan perusahaan eksplorasi minyak dan gas itu.

ERLANGGA DEWANTO | RR ARIYANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Petinggi Negara di 3 Dokumen Skandal Pajak: Pandora, Panama dan Paradise Papers

8 Oktober 2021

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Petinggi Negara di 3 Dokumen Skandal Pajak: Pandora, Panama dan Paradise Papers

Tiga dokumen membongkar praktek penghindaran dan manipulasi pajak. Nama-nama menteri di Kabinet Presiden Jokowi.


Soal Paradise Papers, Sandiaga Uno: Materi yang Didaur Ulang

5 Februari 2019

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno berbincang saat menjajal sepatu kulit di sentra industri sepatu Cibaduyut disela kegiatan kampanye di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 23 Januari 2019. Selain mengunjungi sentra industri sepatu Cibaduyut, Sandi juga akan bertemu dengan tokoh muslim se-Bandung Raya. TEMPO/Prima Mulia
Soal Paradise Papers, Sandiaga Uno: Materi yang Didaur Ulang

Menanggapi Paradise Papers, Sandiaga Uno mengatakan telah memberikan klarifikasi soal temuan itu sebelumnya.


Jurnalis Turki Dipenjara Atas Laporan Investigasi Paradise Papers

10 Januari 2019

Jurnalis perempuan Turki, Pelin Unker, (tengah) dijatuhi hukuman penjara selama 13 bulan karena mengungkap bisnis perusahaan bekas PM Turki, Binali Yildirim, dan kedua putranya, yang tercantum dalam dokumen Paradise Papers pada 2017. Hurriyet Daily News
Jurnalis Turki Dipenjara Atas Laporan Investigasi Paradise Papers

Jurnalis Pelin Unker telah mengajukan hak jawab kepada bekas PM Turki Yildirim dan kedua putranya terkait berita Dokumen Paradise Papers.


Ditjen Pajak Telusuri Paradise Papers, Ini Hasilnya

27 November 2017

Kantor firma hukum Appleby
Ditjen Pajak Telusuri Paradise Papers, Ini Hasilnya

Pemerintah terus menelusuri dokumen milik firma hukum Appleby dan Asiaciti Trust yang bocor ke publik alias Paradise Papers.


Penghindaran Pajak di Paradise Papers, PWYP: Itu Kejahatan Moral

11 November 2017

Paradise Papers
Penghindaran Pajak di Paradise Papers, PWYP: Itu Kejahatan Moral

Praktik penghindaran pajak dengan sejumlah modus yang dipaparkan di Paradise Papers disebut sebagai kejahatan moral.


DPR Akan Bertemu Dirjen Pajak Bahas Paradise Papers

11 November 2017

Paradise Papers
DPR Akan Bertemu Dirjen Pajak Bahas Paradise Papers

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana bertemu dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk membahas Paradise Papers.


JK: Pengusaha yang Namanya di Paradise Papers Tak Selalu Negatif

7 November 2017

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan di depan wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, 7 November 2017. Tempo/Amirullah Suhada
JK: Pengusaha yang Namanya di Paradise Papers Tak Selalu Negatif

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengusaha yang namanya ada di Paradise Papers tidak selalu negatif.


Direktur CITA Mendorong Dirjen Pajak Usut Temuan Paradise Papers

7 November 2017

Paradise Papers
Direktur CITA Mendorong Dirjen Pajak Usut Temuan Paradise Papers

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mendorong agar Ditjen Pajak menindaklanjuti data Paradise Papers secara serius.


Ditjen Pajak Akan Tindak Lanjuti Data dari Paradise Papers

7 November 2017

Paradise Papers
Ditjen Pajak Akan Tindak Lanjuti Data dari Paradise Papers

Ditjen Pajak akan menindaklanjuti data tentang warga Indonesia, yang namanya masuk dalam Paradise Papers.


Sri Mulyani Akan Kaji Pajak WNI yang Terlibat Paradise Papers

6 November 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sri Mulyani Akan Kaji Pajak WNI yang Terlibat Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengecek warga negara Indonesia yang tersangkut dalam dokumen Paradise Papers.