Wapres Jusuf Kalla mewakili Indonesia menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat, 21 September 2017. Kalla menggarisbawahi tiga hal dalam upaya mencapai "Perdamaian dan Kehidupan yang Layak secara Berkelanjutan, bagi Semua Orang di Muka Bumi". REUTERS/Eduardo Munoz
TEMPO.CO, Istanbul - Pemerintah mengusulkan tiga hal penting untuk memperkuat kerja sama yang akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan negara-negara anggota kelompok delapan negara berkembang (D-8). Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan para pemimpin Konferensi Tingkat Tinggi D-8 di Istanbul, Turki, hari ini.
Menurut Jusuf Kalla, hal ini sesuai dengan upaya kerja sama D-8 yang didirikan 20 tahun lalu di kota yang sama. "Kerja sama tersebut didirikan 20 tahun lalu untuk meningkatkan posisi negara-negara berkembang muslim di dalam ekonomi global," kata Jusuf Kalla di Istanbul, Jumat, 20 Oktober 2017.
Jusuf Kalla dalam kesempatan itu mengajukan tiga usulan. Pertama dengan membangun kerja sama yang lebih kuat antara D-8 dengan sektor swasta. Kerja sama pemerintah dan swasta akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dana memperkuat kapasitas dari sektor swasta sendiri. Untuk mendukung hal tersebut, Kalla mengusulkan untuk mengadakan forum bisnis secara teratur.
Selain itu, Jusuf Kalla juga mendorong penguatan kerja sama sektor maritim sebagai sektor yang penting bagi perdagangan. Cara yang bisa digunakan adalah dengan mempromosikan dan meningkatan kolaborasi di bidang kerja sama maritim. Langkah ketiga yang diusulkan Jusuf Kalla adalah mempromosikan kerja sama Selatan-Selatan guna mengembangkan peluang ekonomi dalam organisasi D-8.
KTT D-8 di Kota Sufi tersebut berlangsung 19-20 Oktober 2017 dan dihadiri oleh delapan pemimpin negara anggota, serta dua delegasi negara nonanggota Azerbaizan dan Guinea serta tujuh organisasi lainnya. Dalam pertemuan para pemimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, D-8 telah memberikan manfaat bagi semua anggota, namun demikian belum sepenuhnya mencapai tujuannya.
Perdagangan antarnegara anggota D-8 pada 2016 mencapai US$ 100 miliar atau hanya 6,6 persen dari total perdagangan negara-negara di D-8. Sementara target volume perdagangan yang bisa tercapai pada tahun 2018 sebesar US$ 303 miliar. Angka ini setara dengan 20 persen dari total perdagangan seluruh negara D-8 2018. Untuk itu maka diperlukan upaya yang lebih kuat untuk mampu menggenjot perdagangan antar D-8.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo
6 hari lalu
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo
Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
13 hari lalu
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.