TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pesimistis terhadap pencapaian target Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Penerimaan negara terancam ketidakpastian ekonomi mengingat perhelatan politik pada tahun depan.

"RAPBN 2018 yang akan diputuskan itu terlalu populis, tak realistis, karena terlalu akomodatif terhadap tahun politik," kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati seusai jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Oktober 2017.

Simak: Pilkada 2018, Indef: Ketidakpastian Ekonomi Akan Meningkat

Target pendapatan negara di RAPBN 2018 diketahui Rp 1.894,7 triliun. Angka ini meningkat 9,14 persen dari APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 1.736,1 triliun.

Target tersebut, kata Enny, sulit diwujudkan lantaran realisasi penerimaan pajak pada 2017 tak sesuai dengan harapan. Program amnesti pajak yang ditetapkan pemerintah pun dinilai belum memenuhi target. "Realisasi penerimaan pajak sampai September (2017) baru 60 persen, padahal ini sumber utama pendapatan negara."

Jika tak tercapai, kata dia, aspek penerimaan negara bisa mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi pada 2018, yaitu 5,4 persen. RAPBN yang tak sesuai dengan target pun berpotensi menyebabkan penambahan defisit melalui utang dan pengetatan anggaran.

"Ini (target 5,4 persen) memang wajar karena pemerintah harus ada pembuktian terhadap janji lima tahunan, dan 2018 adalah penentuan kinerja mereka. Tapi justru kalau ingin membuktikan, harus dengan kalkulasi yang matang," tutur Enny.

Adapun Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto memprediksi peningkatan ketidakpastian di dunia usaha pada pertengahan 2018. Pada Juni tahun depan, kata dia, terdapat 171 pilkada serentak yang momentumnya berdekatan dengan Lebaran.

Musim kampanye, di satu sisi, dianggap bisa meningkatkan jumlah permintaan di masyarakat.

"Mungkin mendorong demand secara makro, tapi apa yang penting juga soal ketidakpastian yang meningkat. Pengusaha menunggu pemenang (pilkada) siapa sebelum berkalkulasi mau berekspansi atau tetap seperti sebelumnya," kata Eko dalam jumpa pers Indef.

YOHANES PASKALIS PAE DALE