Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Budidaya Kelautan Naik, Menteri Susi: Ayo Investasi

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berjalan meninggalkan Istana Merdeka usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, 16 September 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berjalan meninggalkan Istana Merdeka usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, 16 September 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti mengajak para pengusaha berinvestasi mengembangkan rumput laut sebagai salah satu komoditas andalan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Kami akan menaikkan anggaran budidaya hingga Rp330 miliar untuk tahun depan (2016) khusus untuk rumput laut," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2015.

Menurut Menteri Susi Pudjiastuti, jumlah tersebut sangat meningkat dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan khusus rumput laut pada tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp40 miliar.

Menteri Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa Republik Indonesia memiliki rumput laut hingga  555 jenis yang dapat dimanfaatkan untuk beragam produk.

Belum lagi, lanjut Menteri Susi Pudjiastuti, dari sejutar 12,1 juta hektare lahan yang bisa digunakan untuk pengembangan rumput laut, baru diberdayakan sekitar 350.000 hektare.
Ia juga menginginkan pengusaha rumput laut dapat berinvestasi dalam membuat pabrik pengolahan rumput laut karena KKP juga berencana membuat hingga sekitar 10 pabrik rumput laut mulai 2016.

Budidaya rumput laut, kata Menteri Susi Pudjiastuti, juga bakal meningkatkan taraf kesejahteraan bagi anggota masyarakat pesisir di berbagai daerah.

Sebelumnya, pengusaha rumput laut yang tergabung dalam Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai bahwa pencapaian hilirisasi akan sulit direalisasikan selama tidak ada kesamaan pemahaman semua pihak, terutama pemerintah tentang wawasan rumput laut dari hulu hingga hilir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sebagai pelaku kami bingung karena aparat pemerintah sering bergonta-ganti personel, sehingga pengetahuannya cenderung harus diperbarui lagi. Tak jarang kebijakan dari pihak yang berwenang juga menjadi kurang tepat," kata Ketua ARLI Safari Azis.

Menurut dia, untuk memajukan komoditas rumput laut nasional, terutama untuk merealisasikan program hilirisasi, membutuhkan visi, misi, serta pengetahuan yang sama tentang rumput laut agar konsep hilirisasi menjadi matang.

Dia menyayangkan banyaknya anggapan yang keliru bahwa rumput laut dapat dijadikan 500 produk. Padahal pengertian sesungguhnya adalah rumput laut dapat digunakan sebagai bahan pencampur pada 500 produk.

Itu pun, tambah Safari, harus diperjelas jenis rumput lautnya seperti apa, misalnya rumput laut jenis Eucheuma dapat diolah menjadi Carrageenan atau rumput laut jenis Gracilaria dapat diolah menjadi agar-agar. "Carrageenan dan agar-agar umumnya merupakan bahan pencampur atau penolong dari suatu produk," tutur Safari.

Minimnya pemahaman aparat pemerintah, kata dia, terkadang menimbulkan informasi-informasi yang tidak kondusif dan akhirnya melahirkan kebijakan yang tidak jelas. Padahal, untuk mencapai hilirisasi membutuhkan "roadmap" yang cukup jelas dan matang agar bisa menjadi acuan semua pemangku kepentingan sehingga bisa dijalankan dengan konsisten.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.


Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad yang tergabung dalam komunitas Ocean Young Guards. Dokumentasi: Unpad.
Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.


RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

(Dari kiri) Kabiro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipi Patria, Sekretaris Kemenko Marves Ayodhia  G. L. Kalake, Plt. Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokita, dan Senior Advisor for Climate and Environmental Governance AIS Program Manager Abdul Wahib Situmorang dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.


Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

23 Juni 2023

Pematokan laut dengan cara dipagar bentangan batang bambu sepanjang 400 meter menyebabkan  nelayan pesisir Desa Jenggot  Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang  tak bisa melaut. FOTO: istimewa
Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.