TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah memberikan insentif fiskal berupa penghapusan atau pengecualian pungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Insentif itu untuk produk kapas yang merupakan salah satu bahan baku industri tekstil nasional.
Ketua Umum API Ade Sudrajat mengatakan dalam kondisi pasar dan perekonomian yang melemah, pelaku industri tekstil mengharapkan sejumlah insentif dari pemerintah. Salah satunya, pemotongan ongkos energi, termasuk BBM jenis solar dan tarif listrik.
"Insentifnya banyak hal, antara lain akan dibukakan pasar, kemudian insentif berikutnya akan diperhatikan masalah PPN untuk kapas," kata Ade di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 7 Oktober 2015.
Pungutan PPN kapas, dinilai Ade tidak tepat diterapkan. Pasalnya, kapas merupakan komoditas agrikultur yang belum memiliki pertambahan nilai.
Menurutnya, keringanan PPN untuk bahan baku mentah juga disampaikan oleh industri makanan dan minuman terkait pengenaan PPN untuk komoditas jagung dan kedelai.
"Itu akan diperjuangkan, dikecualikan dari PPN atau dijadikan barang strategis yang tidak dipungut PPN. Ini kan produk pertanian, petani mana yang mau bayar PPN? Kan susah," imbuhnya.
Pengenaan PPN terhadap bahan baku produksi manufaktur nasional, lanjut Ade, merupakan disinsentif bagi pelaku industri dan menyuburkan impor produk jadi. Apalagi impor barang jadi hanya dikenakan satu kali PPN 10%.
