TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menghentikan pungutan ekspor batubara terhitung sejak 13 September 2006. Kebijakan ini ditetapkan dalam surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah I-XIII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.Menurut Anwar, penghentian pungutan itu sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan 13 September 2006 tentang Pungutan Ekspor Batubara. Sebelumnya, Direktur Penyuluhan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Erwin Silitonga mengatakan, selama ini batu bara bukan termasuk barang kena pajak. Direktorat Bea Cukai mengenakan pungutan saat pengusaha mengekspor batubara. Kalangan pengusaha tambang batubara merasa dirugikan oleh kebijakan itu. Setelah pungutan itu dihilangkan, menurut Erwin, pemerintah akan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atas batubara sebesar 10 persen mulai awal tahun depan. Dia mengatakan kebijakan ini meringankan pengusaha pertambangan. “Supaya pajak dari pengusaha bisa masuk mekanisme restitusi pajak," katanya. Dia pun berjanji jika PPN ini sudah diberlakukan, tidak ada lagi pungutan ekspor. Selama ini, Direktorat Jenderal Pajak tidak memungut PPN batubara karena Peraturan Pemerintah Nomor 144/2000 mengatur bahwa batubara sebelum diproses menjadi briket batubara tidak dikenakan PPN. Latar belakang peraturan ini adalah karena restitusi PPN batubara masih menjadi polemik berkepanjangan antara Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia dengan Direktorat Pajak. AGUS SUPRIYANTO