Pemerintah Kembali Lelang Sukuk Negara Rp 4 Triliun Hari Ini  

Reporter

Selasa, 26 Juli 2016 10:51 WIB

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan kembali melakukan lelang penjualan lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara hari ini, Selasa, 26 Juli 2016. Seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, target indikatif yang ditetapkan melalui lelang sukuk ini mencapai Rp 4 triliun.

Nantinya, hasil lelang sukuk tersebut akan digunakan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Dari lima seri sukuk tersebut, empat merupakan sukuk negara berbasis proyek dan satu seri lain merupakan sukuk negara jangka pendek.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, sukuk berbasis proyek yang akan dilelang adalah seri PBS006, PBS009, PBS011, dan PBS012. Seri PBS006 akan jatuh tempo pada 15 September 2020 dengan tawaran imbalan 8,25 persen dan seri PBS009 akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018 dengan tawaran imbalan 7,75 persen.

Seri PBS011 akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2023 dengan tawaran imbalan 8,75 persen dan seri PBS012 akan jatuh tempo pada 15 November 2031 dengan tawaran imbalan 8,875 persen. Penerbitan ini akan menggunakan akad ijarah asset to be leased dengan underlying asset berupa proyek APBN 2016 dan Barang Milik Negara (BMN).

Selain itu, sukuk jangka pendek yang akan dilelang adalah seri SPN-S 27012017 dengan tawaran imbalan berupa diskonto. Seri tersebut akan jatuh tempo pada 27 Januari 2017. Penerbitan sukuk tersebut akan menggunakan akad ijarah sale and lease back dengan underlying asset BMN berupa tanah dan bangunan.

Dalam keterangan tertulis, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan akan membuka lelang tersebut pada pukul 10.00-12.00. Hasil dari lelang sukuk tersebut akan diumumkan juga pada hari ini. Sementara itu, settlement akan dilakukan pada 28 Juli mendatang.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

4 jam lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

11 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

12 jam lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

18 jam lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

20 jam lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

2 hari lalu

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

Sebelum membuat motor, Royal Enfield memproduksi sejumlah produk di bawah tanah

Baca Selengkapnya

Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

2 hari lalu

Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, tingkat pengangguran 2024 telah turun lebih rendah ke level sebelum pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

2 hari lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

2 hari lalu

Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Kementerian Keuangan membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean karena dugaan konflik kepentingan dengan keluarga.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Kemenkeu, Pengacara Pelapor Minta LKHPN Rahmady Diperiksa

3 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Kemenkeu, Pengacara Pelapor Minta LKHPN Rahmady Diperiksa

Advokat Andreas mewakili kliennya Wijanto Tirtasana datang ke Kantor Kemenkeu. Dia meminta agar LHKPN Kepala Bea Cukai Purwakarta itu diperiksa

Baca Selengkapnya