TEMPO Interaktif, Batam:Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Batam dan Bintan akan dijadikan zona perdagangan bebas khusus. Langkah ini diambil guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.Wakil Presiden menyampaikan tekadnya itu di hadapan ratusan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Jumat siang."Nggak perlu memakai free trade zona menyeluruh, pemerintah punya konsep sendiri," kata Jusuf Kalla. Selam ini, katanya, terjadi gonjang ganjing soal apakah Batam akan dijadikan zone perdagangan terbatas atau menyeluruh. Untuk itu pemerintah menetapkan Batam dan Bintan menjadi zona perdagangan bebas khusus yang akan diatur dalam undang-undang. Yang penting, katanya, zona perdagangan bebas khusus ini minus konsumsi, artinya semua bebas.Adapun soal perizinan bakal dijadikan satu atap yakni gabungan Otorita Batam, Pemerintah Daerah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. "Semua itu bermuara ke Gubernur, lalu Gubernur meneruskan ke menteri dilanjutkan ke Presiden. "Ini proyek percontohan di Indonesia," ujarnya.Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau, Rachman Usman, mengaku gembaira mendengar tekad wakil presiden. "Pertumbuhan ekonomi akan menjadi cepat di daerah ini," katanya menjawab Tempo. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Abidin Hasibuan, berujar, "Ini angin segar bagi pengusaha di Batam dan Bintan."Pemerintah daerah, katanya, harus menghapus peraturan yang menghambat masuknya investasi. Dia mencontohkan pajak-pajak yang tak jelas. "Kami banyak sekali mengeluarkan biaya, sehingga untuk menaikkan upah saja susah," kata Abidin yang juga Presiden Direktur PT Sat Nusa Persada itu. Rumbadi Dalle
Berita terkait
Wamendag ke Mesir Bahas Perjanjian Dagang Bilateral di Tengah Kondisi Ekonomi Global yang Tidak Stabil
46 menit lalu
Pemerintah Indonesia terbuka terhadap pemanfaatan transaksi imbal dagang business-to-business (b-to-b).
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi
22 jam lalu
Menko Airlangga menegaskan Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
23 jam lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaLagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS
2 hari lalu
Kurs rupiah dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 4 poin ke level Rp 16.259 per dolar AS.
Baca SelengkapnyaDidesain sebagai Kota Cerdas, IKN Bakal Hadirkan Smart Transportation and Mobility
4 hari lalu
OIKN bakal mengembangkan sistem transportasi cerdas di IKN.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara
5 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.
Baca SelengkapnyaHarga Emas Antam Naik Rp 7.000 ke Level 1.326.000 per Gram
5 hari lalu
Harga emas Antam hari ini naik Rp 7.000 ke level Rp 1.326.000 per gram.
Baca SelengkapnyaHarga Emas Antam Hari Ini Ajek di Level Rp 1.319.000 per Gram
6 hari lalu
Harga emas Antam hari ini sama dengan perdagangan hari kemarin, yakni Rp 1.319.000 per gram.
Baca SelengkapnyaInggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN
7 hari lalu
Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
8 hari lalu
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Baca Selengkapnya
