TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan tambang emas PT Meares Soputan Mining di Sulawesi Utara. Koordinator JATAM, Siti Maimunah, mengatakan perusahaan itu terus menyiapkan instalasi pembuangan tailing padahal belum memperbaharui Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).Maimunah mengatakan kegiatan pembebasan lahan untuk jalur submarine tailing disposal hingga kini sudah mencapai 30 persen. "Kami mempertanyakan kenapa pemerintah membiarkan mereka bisa terus beroperasi seperti itu," ujarnya kepada Tempo hari ini. Dalam waktu dekat Maimunah mengatakan akan melayangkan syarat protes kepada DPR dan Pemerintah.Menanggapi hal tersebut, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Arie Djunardi Djuhana Djoekardi, mengatakan pihaknya akan segera mengecek hal tersebut ke Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Sulawesi Utara."Menurut peraturan yang ada, Soputan tidak bisa melanjutkan operasinya sebelum mereka memperbaharui Amdalnya," kata Arie. Kementerian Lingkungan Hidup, kata Arie, sebelumnya sudah memberikan rekomendasi penghentian kegiatan Soputan ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) namun hingga kini belum ada tanggapan dari instansi tersebut.oktamandjaya wiguna
Berita terkait
LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
2 hari lalu
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
5 hari lalu
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
7 hari lalu
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
23 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca SelengkapnyaKorupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun
24 hari lalu
Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaRamai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya
24 hari lalu
Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.
Baca SelengkapnyaKasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran
25 hari lalu
Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi
Baca SelengkapnyaIstana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil
26 hari lalu
Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.
Baca SelengkapnyaSengkarut Korupsi Rp 271 Triliun di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah
26 hari lalu
PT Timah Tbk terbelit kasus korupsi hingga Rp 271 triliun. Begini profil perusahaan BUMN pertambangan timah yang telah didirikan sejak 1976.
Baca SelengkapnyaKlaim Lakukan Banyak Perbaikan, Bos PT Timah Mengaku Tak Terlibat dalam Kasus Korupsi Rp 271 Triliun
26 hari lalu
Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal mengaku tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah IUP perseroan.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Menghitung Waktu Tempuh dari Rumah ke Surabaya: Legih Singkat Mana Pesawat dengan Kereta Cepat?
12 jam lalu
Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai
13 jam lalu
Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional , InJourney Airports: Sejalan dengan Transformasi
17 jam lalu
