TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menyatakan perlu adanya pembenahan dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan pembenahan, Yustinus optimistis penerimaan pajak akan merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke target 5,3 persen di 2016.
“Saya kira bisa karena pemerintah akan punya cukup dana untuk belanja infrastruktur yang akan menggerakkan perekonomian dan punya efek multiplier,” kata Yustinus lewat pesan pendek kepada Tempo, Ahad, 3 Januari 2016.
Langkah awal, menurut Yustinus, pemerintah merevisi target penerimaan pajak 2016 yang sebesar Rp 1.360,14 triliun. Angka penerimaan pajak realistis adalah Rp 1.260 triliun. “Dengan dasar realisasi 2015 dan kenaikan 15 persen, jadi Rp 1.210 triliun ditambah tax amnesty Rp 50 triliun,” katanya. Adanya penyesuaian target pajak dari realisasi penerimaan 2015 supaya tidak menekan perekonomian di 2016.
Selanjutnya, menurut dia, adanya perubahan paradigma. Misalnya, kata Yustinus, pengeluaran diefisiensikan dan disesuaikan dengan kemampuan. Untuk saat ini, pemerintah harus membangun hal-hal fundamental. “Pada 2018 ke sana baru akselerasi penerimaan. Kesinambungan fiskal membutuhkan fondasi yang kukuh,” katanya.
Adapun hambatan dalam penerimaan pajak, menurut dia, tergolong klasik. “Kita belum memiliki basis data yang bagus, koordinasi antarinstitusi yang baik, dan basis identitas yang mampu mengaitkan identitas serta aktivitas wajib pajak,” ujarnya.
Jika tidak ada pembenahan, menurut Yustinus, penerimaan pajak akan rendah. Dampaknya bakal mempengaruhi pengeluaran pemerintah sehingga tidak optimal. “Perlu optimalisasi penerimaan perpajakan,” katanya. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pencapaian penerimaan karena tumbuhnya potensi pajak alamiah.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan pemerintah berencana merevisi target penerimaan pajak 2016. Perubahan harus menunggu realisasi penerimaan pajak 2015 dan penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak. “Bisa naik, turun, atau tetap,” kata Bambang.
SINGGIH SOARES
Berita terkait
Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..
3 jam lalu
Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?
Baca SelengkapnyaAkhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
1 hari lalu
Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.
Baca SelengkapnyaJenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?
3 hari lalu
Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan
7 hari lalu
KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
Baca SelengkapnyaDirektorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency
8 hari lalu
Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.
Baca SelengkapnyaMantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi
9 hari lalu
Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaIntip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers
22 hari lalu
Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun
22 hari lalu
Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.
Baca SelengkapnyaDugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan
29 hari lalu
Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional
31 hari lalu
Ditjen Pajak atau DJP mengklaim pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan skema terbaru telah sesuai dengan standar internasional.
Baca Selengkapnya