BKPM Perbanyak Produk Layanan Investasi Tiga Jam, Ini Kata JK  

Reporter

Rabu, 2 Desember 2015 04:34 WIB

Kepala BKPM Franky Sibarian. TEMPO/Rumbadi Dalle

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menambah lima produk dalam layanan izin investasi tiga jam. Produk layanan tersebut antara lain tanda daftar perusahaan (TDP), izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA), rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), angka pengenal importir produsen (API-P), dan nomor induk kepabeanan (NIK).

"Layanan tersebut mulai berlaku 1 Desember," ujar Kepala BKPM Franky Sibarani di kantornya, Selasa, 1 Desember 2015. Lima produk layanan tersebut menyusul empat layanan yang sudah ada sebelumnya, yaitu izin investasi, nomor pokok wajib pajak (NPWP), akta pendirian perusahaan, serta surat booking tanah.

Franky berkelakar investor luar Jakarta cukup menghabiskan waktu enam jam untuk membuat perusahaan. Tiga jam untuk waktu perjalanan pulang-pergi dari bandara, tiga jam lainnya untuk mengurus semua perizinan yang ada.

Franky berujar, layanan perizinan tiga jam tidak lagi dikhususkan untuk kawasan industri saja. "Kita akan tinjau lagi segala perbaikan dan penambahan layanan izin investasi tiga jam."

Segala pembenahan kemudahan izin investasi terus didorong Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun JK, sapaan Kalla, sedikit menyentil jika layanan perizinan tiga jam anak buahnya tersebut agak muluk.

"Saya tahu izinnya tiga jam, tapi minta tanda tangan dua hari. Belum lagi bawa berkas itu butuh berhari-hari," ujarnya di Hotel Borobudur pagi harinya. Namun JK tetap mengapresiasi upaya BKPM memudahkan investasi dalam dan luar negeri masuk ke Tanah Air.

ANDI RUSLI

Berita terkait

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

23 jam lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

1 hari lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

2 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

3 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

3 hari lalu

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

Kejagung menjelaskan kerugian kasus korupsi timah yang mencapai Rp 271 Triliun.

Baca Selengkapnya

Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan

4 hari lalu

Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan

PT Laba Forexinfo Berjangka Ibrahim Assuaibi mencatat, mata uang rupiah ditutup menguat dalam perdagangan akhir pekan.

Baca Selengkapnya

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

4 hari lalu

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Australia-Indonesia Kerja Sama Bidang Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur

5 hari lalu

Australia-Indonesia Kerja Sama Bidang Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur

Australia lewat pendanaan campuran mengucurkan investasi transisi net zero di Indonesia melalui program KINETIK

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

5 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

6 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya