TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis mengatakan Program Bina Lingkungan (PBL) Badan Usaha Milik Negara Peduli menuai sejumlah masalah. Dari hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap enam dari 23 program kegiatan menunjukkan pengelolaan dana PBL tidak memenuhi azas pengelolaan keuangan negara.
Menurut Harry, aspek yang tidak memenuhi itu meliputi perencanaan anggaran, pelaksana kegiatan, dan aspek pengawasan. “Sampai pemeriksaan berakhir Desember 2014 dana PBL yang berhasil dihimpun Rp 1,4 triliun dan yang tersisa Rp 193 miliar,” kata dia di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis, 28 Mei 2015.
Harry menyebutkan di program BUMN Membangun Desa, yang meliputi delapan sektor kegiatan sejak 2012, sebagian besar tidak mencapai tujuan. Program tersebut lantas dialihkan ke program cetak sawah, pengembangan sorgum, pembibitan sapi dan pembangunan rusunami. “Tapi nyatanya program ini juga tidak sesuai dengan tujuan,” ucapnya.
Dari pemeriksaan BPK menemukan indikasi kerugian negara dari program cetak sawah, pengembangan sorgum, dan pembibitan sapi. Menurut Harry, indikasi kerugian negara di program cetak sawah sebesar Rp 208, 68 miliar, penanaman sorgum sebesar Rp1,45 miliar, dan pembibitan sapi senilai Rp 1,68 miliar. Sedangkan dari sisi potensi kerugian negara, program pengembangan sorgum mencapai Rp 9,97 miliar dan pembangunan rusunami sebesar Rp 4,22 miliar.
BPKmemberikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Harry meminta Mmenteri BUMN menyusun peraturan kementerian yang mewajibkan pembukuan secara intrakomptabel terhadap seluruh pengelolaan dana PBL. “Jadi program CSR dimasukkan sebagian dari biaya dan jadi unsur pengurang pajak,” ucap dia. Kementerian BUMN juga diminta untuk mengumpulkan seluruh dana PBL yang tersisa di rekening tertentu untuk selanjutnya disetor ke kas negara.
Ketua Komisi IV DPR RI Edy Prabowo mengaku terkejut dengan temuan ini. Menurut dia, indikasi kerugian negara tersebut tidak bisa dianggap sepele. “Perlu didalami dan dicari penanggung jawabnya,” kata Edy.
Ia ingin program BUMN tersebut tidak tumpang tindih dengan program kerja yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara. “Dana sebesar itu (program cetak sawah) bisa produksi ribuan ton beras,” kata dia.
Anggota BPK Achsanul Kosasih menambahkan BUMN yang menjalankan program itu meliputi PT Sang Hyang Sri, PT Hutama Karya, PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya. Ia mengatakan saat ini Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI tengah menyelidiki kasus tersebut. Hasil audit BPK digunakan untuk menghitung kerugian negara di program cetak sawah. “Bareskrim sudah bergerak,” kata dia.
ADITYA BUDIMAN
Berita terkait
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
34 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
37 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
38 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
38 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
38 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
38 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca SelengkapnyaPUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
38 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
39 hari lalu
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca SelengkapnyaMenteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
42 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca SelengkapnyaAnggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?
52 hari lalu
Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?
Baca Selengkapnya