TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mendirikan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), khusus untuk mensuplai solar bagi nelayan. Kebijakan ini dikeluarkan menyusul keluhan nelayan tradisional atas melambungnya harga BBM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, di sela inspeksi mendadak (sidak) di Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu (11/1), mengatakan pendirian depo-depo itu dilakukan agar harga solar di tingkat nelayan sama dengan harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 1.890 per liter. Seperti diketahui pemerintah telah menaikkan harga jual solar dari Rp 1.550 per liter menjadi Rp 1.890 per liter, sejak 2 Januari 2003. Namun kenyataannya, nelayan membelinya dengan harga mencapai Rp 2.500 per liter. Bahkan ada laporan bahwa di Kepulauan Seribu harga mencapai Rp 2.600. Dalam sidak di Muara Angke, Purnomo menemukan solar dijual di warung-warung dengan harga Rp 2.200 per liter. Menurut pedagang, selisih Rp 310 itu merupakan ongkos pengangkutan dari SPBU ke tempat penjualan. Karena itu pemerintah akan menanggung ongkos distribusi tersebut. Dana yang telah dianggarkan mencapai Rp 63 miliar, antara lain utuk pendirian depo-depo. Pemerintah juga memberikan dana kompensasi atas kenaikan harga BBM untuk nelayan sebesar Rp 120 miliar, yang disalurkan melalui Departemen Kelautan dan Perikanan. Kementrian ESDM bekerjasama dengan Pertamina dan Departemen Kelautan dan Perikanan telah menentukan tempat-tempat akan didirikannya SPBU. Dalam hal ini, pemerintah juga melibatkan koperasi atau organisasi nelayan setempat dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Ada sekitar 71 titik di seluruh Indonesia, kata Purnomo. Sasaran pendirian depo yaitu pangkalan nelayan atau tempat pelelangan ikan (TPI), pelabuhan perikanan, dan desa nelayan. Dirjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, Husni Mangga Barani, yang ikut sidak ke Muara Angke, mengatakan khusus untuk DKI Jakarta akan dibangun empat depo. Antara lain di Cilincing, Muara Karang, dan Muara Angke. Sedangkan 67 depo lainnya, disebar ke kawasan nelayan di seluruh Indonesia. Paling lambat akhir bulan ini, rencana itu harus sudah terealisasi, kata Mangga Barani. Ditambahkan oleh Deputi Direktur Bidang Pemasaran dan Niaga, Direktorat Hilir, Pertamina, Tutik Anggrahini, depo yang akan didirikan adalah mini depo yang hanya memiliki satu dispenser. Namun, Tutik tidak bersedia menyebutkan, berapa dana yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah mini depo. Karena belum diketahui harga mesin dispenser sekarang. Nggak sampai ratusan juta kok, ujarnya. Sementara menunggu pembuatan depo, Pertamina akan melakukan operasi pasar. Operasi yang rencananya digelar pekan depan itu, akan menggunakan tangki-tangki. Mengenai kuota solar untuk masing-masing titik atau tempat, Pertamina menyerahkannya kepada Direktorat Perikanan Tangkap. Sekjen Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ady Surya, mengatakan untuk sementara pihaknya bisa menerima keputusan pemerintah untuk menanggung ongkos distribusi BBM. Kendati demikian pihaknya masih merasa keberatan atas tingginya harga solar yang ditetapkan pemerintah. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)