TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cyprianus Aoer menyambut baik keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melonggarkan aturan rapat bagi pegawai negeri sipil.
Cyprianus menilai itu artinya pemerintah peka terhadap industri perhotelan. "Tandanya pemerintah sadar," katanya saat dihubungi, Ahad, 5 April 2015.
Rabu lalu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Menurut Yuddy, rapat di luar kantor dapat dilaksanakan secara selektif dan harus memenuhi berbagai kriteria tertentu.
Cyprianus mengaku, sejak pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan rapat di luar kantor, terjadi penurunan pendapatan pada industri perhotelan. Imbas terbesar dirasakan pemilik hotel di daerah. "Ada penurunan berkisar 15-30 persen."
Menurut dia, para pemilik hotel pun melakukan berbagai siasat agar tidak terus merugi. Umumnya, pengusaha hotel mengurangi jumlah pekerja harian dan memperbaiki kontrak pegawai.
Cyprianus menambahkan, untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo yang mengedepankan transparansi, PHRI akan membuat pakta integritas. "Poin utamanya, kami ingin setiap transaksi sesuai prosedur dan tidak ada mark up," ujarnya.
Para anggota PHRI menyadari bahwa pemerintah sedang giat-giatnya melakukan efisiensi. Untuk itu, kata Cyprianus, keberadaan pakta integritas amat diperlukan guna menjaga agar tidak ada anggaran yang mubazir.
ADITYA BUDIMAN
Berita terkait
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron
3 hari lalu
Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.
Baca SelengkapnyaSegini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
4 hari lalu
Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.
Baca SelengkapnyaPUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
5 hari lalu
Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
6 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya
12 hari lalu
Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.
Baca SelengkapnyaDosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta
13 hari lalu
Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.
Baca SelengkapnyaKapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes
21 hari lalu
Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh
Baca SelengkapnyaPNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza
24 hari lalu
PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.
Baca SelengkapnyaGaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya
31 hari lalu
Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran
32 hari lalu
Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.
Baca Selengkapnya