TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana membenarkan proses verifikasi data korban lumpur Lapindo menjadi audit pertama yang akan menjadi tugasnya. Menurut dia, audit data korban lumpur Lapindo masih dalam proses.

"Mungkin begitu kali, ya, kita doakan saja. Memang ada permintaan dari pemerintah," katanya di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2015.

Dia mengatakan saat ini proses audit yang berada di lapangan telah mencapai 95 persen. Sayangnya, dia tidak menargetkan waktu penyelesaian proses audit ini. "Saya akan cek lagi," katanya. "Rasanya posisi terakhir ini sudah selesai di lapangan."

BPKP, kata dia, saat ini sedang meninjau ulang semua proses verifikasi dan audit data korban lumpur Lapindo. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan upaya verifikasi data telah mengikuti standar norma pelaksanaan tugas.

Verifikasi data korban lumpur Lapindo yang dilakukan BPKP Provinsi Jawa Timur telah selesai. Dengan demikian, BPKP pusat saat ini sedang menyusun laporan hasil verifikasi yang dilakukan sejak awal Maret itu.

"Sudah selesai (proses verifikasi), sekarang BPKP sedang proses penyusunan laporan, dan saya tidak tahu kapan selesainya," kata juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Dwinanto Hesty Prasetyo, Selasa, 10 Maret 2015.

Menurut Dwinanto, setelah penyusunan selesai, laporan itu akan langsung diserahkan kepada pimpinan BPKP pusat serta lembaga yang meminta verifikasi, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum. Karena itu, BPLS tidak menerima laporan tersebut karena langsung diserahkan kepada pemerintah pusat.

Laporan itu, kata Dwinanto, bisa berbentuk dokumen atau berkas-berkas yang disusun BPKP atau hanya berupa laporan yang akan dipresentasikan di hadapan Menteri PU.

ALI HIDAYAT