TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar segera melunasi utang ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun.
“Mekanisme kami adalah kami melakukan pembayaran sesudah audit BPKP," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 November 2023.
Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu telah meminta BPKP untuk mempercepat proses audit terhadap Perum Bulog. Hal ini dilakukan agar utang Bulog dapat segera dilunasi.
Ia pun yakin BPKP tidak akan menemukan hambatan dalam proses audit Bulog tersebut. "Ini harusnya tidak ada masalah. Bulog, Bapanas bisa dapat anggarannya dari impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kita bayar," ujar Sri Mulyani.
Soal instruksi Jokowi ke Sri Mulyani agar segera melunasi utang kepada Perum Bulog itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dana itu di antaranya diperlukan untuk pengadaan beras impor.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp 16 triliun," kata Airlangga usai menghadiri rapat penyaluran bantuan pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, pada hari ini, Senin, 6 November 2023.
Airlangga lalu merinci Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp 7,9 triliun, impor beras tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya distribusi Rp 2,8 triliun.
YOHANES MAHARSO | ANTARA
Pilihan Editor: Jokowi Perpanjang Program Bansos Beras 10 Kg hingga Juni 2024, Zulhas Beberkan Alasannya
