TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan sejumlah kebijakan pemerintah turut berperan dalam mendorong kenaikan kenaikan harga beras yang oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel disebabkan permainan mafia.
Komisioner KPPU Syarkawi Rauf mengatakan agenda pemerintah untuk mengganti raskin, beras untuk masyarakat miskin, dengan e-money mempengaruhi perilaku pedagang beras. "Pernyataan menteri soal adanya kartel beras juga ikut berpengaruh," kata Syarkawi, Minggu, 1 Maret 2015.
Syarkawai menduga jika memang benar ada sejumlah oknum yang bersekongkol dan memainkan stok dan harga beras, itu merupakan akibat kebijakan pemerintah yang kurang tepat dalam rencana penghapusan raskin.
Selain itu, menurut dia, jalur suplai beras yang dimiliki Indonesia juga dinilai sebagai salah satu faktor kenaikan harga beras. "Jalur suplai kita masih oligopolistis. Pada beberapa rantai distribusi, khususnya di penggilingan beras dan pedagang besar, masih dikuasai oleh segelintir orang," ujar Syarkawi.
Menurut dia, karena kecilnya jumlah pengusahan penggilingan dan pedagang besar, mereka bisa dengan bebas memainkan pasokan dan harga jual beras di pasar.
Akibatnya, kata dia, peran Bulog sebagai stabilisator harga beras menjadi tidak berjalan. Peran tersebut justru berpindah ke pemilik penggilingan beras dan para pedagang besar. "Kalau masalah ada kartel atau tidak, hingga saat ini kami belum melihat adanya indikator tersebut," kata Syarkawi.
Sebelumnya, Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan bahwa kenaikan harga beras lebih diakibatkan kekosongan pasokan yang terjadi dalam tiga bulan terakhir.
"Sebenarnya Bulog bertugas mengeluarkan 232.000 ton raskin tiap bulan. Akan tetapi, November dan Desember 2014 stoknya tidak ada, hingga Januari masih seperti itu," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti.
Berdasarkan keterangan yang diberikan, kekosongan tersebut terjadi karena adanya keterlambatan musim tanam dan panen yang mundur sekitar satu hingga 1,5 bulan.
ANTARA
Berita terkait
Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi
35 hari lalu
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.
Baca SelengkapnyaPPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi
46 hari lalu
PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.
Baca SelengkapnyaKPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun
11 Mei 2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan tagihan rafaksi atau utang pemerintah terkait minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.
Baca SelengkapnyaKPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara
12 April 2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menerbitkan peraturan baru mengenai penanganan perkara.
Baca SelengkapnyaKPPU Sebut 2 Pelanggaran Penyebab Minyakita Langka dan Mahal, Apa Saja?
13 Februari 2023
Minyakita yang semakin langka dan mahal disebut KPPU karena maraknya pelanggaran penjualan di berbagai wilayah.
Baca SelengkapnyaPedagang Sebut Minyakita Dijual Secara Bundling, Kemendag: Tidak Boleh
13 Februari 2023
Kemendag melarang penjualan Minyakita secara bersyarat atau bundling yang diakui pedagang pasar.
Baca SelengkapnyaKPPU Temukan Dugaan Kemasan Minyakita Dibuka dan Dijual Sebagai Minyak Curah
13 Februari 2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali mengungkapkan hasil investigasinya ihwal penyebab harga minyak goreng bersubsidi merek Minyakita melonjak di atas batas eceran tertinggi (HET).
Baca SelengkapnyaMinyakita Langka, KPPU: Masih Banyak Pelanggaran di Berbagai Daerah
13 Februari 2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut banyak pelanggaran dalam penjualan Minyakita di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaKPPU Sebut Jakpro Bantah Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Revitalisasi TIM Tahap III
2 Februari 2023
KPPU mengatakan para terlapor, termasuk PT Jakpro menolak soal dugaan persengkokolan tender proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III.
Baca SelengkapnyaAfif Hasbullah Ditunjuk Jadi Ketua KPPU
16 September 2022
Penetapan Ketua KPPU mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Baca Selengkapnya