Presiden Jokowi bersiap berfoto bersama dengan perwakilan luar negeri RI di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan kebijakan lima tahun dalam rapat kerja pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Kepala Perwakilan RI. Ia ingin Indonesia aktif dalam diplomasi ekonomi. (Baca: Inggris Ingin Free Trade Area dengan Indonesia)
Dalam pidato yang awalnya terbuka bagi media tapi kemudian dibuat tertutup oleh Kementerian Luar Negeri itu, ia bercerita pengalamannya ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Selama dua tahun menjadi DKI-1, ia mengaku kerap didatangi duta besar negara luar. (Baca: Djauhari: Rusia Pasar Potensial Indonesia)
Jokowi menyebut hampir 99 persen kedatangan mereka terkait dengan urusan ekonomi. "Artinya, diplomasi ekonomi sekarang memang harus dikedepankan, dari yang kecil, sedang, sampai besar," ujarnya, Senin, 2 Februari 2015. (Baca: BKPM Akan Fasilitasi Investasi Mangkrak di Papua)
Jokowi berkesimpulan, dubes negara-negara maju memiliki penciuman tajam dalam hal ekonomi. Ia mencontohkan, saat pembangunan MRT, "Dubes-dubes tanya ke saya: keretanya beli di mana? Waduh, saya enggak ngurus. Silakan tender."
Menurut ia, jika ada pekerjaan besar pemerintah, para dubes luar negeri itu aktif bertanya. "Kesempatan yang akan mereka ambil sebelah mana. Kelihatan sekali," tutur Jokowi. (Baca: Bank Dunia Sebut Dua Tantangan Ekonomi Indonesia)
Raker Kementerian Luar Negeri dihadiri 132 kepala perwakilan, konsulat jenderal Indonesia di luar negeri, serta semua pejabat eselon I dan II. Selain Jokowi, hadir pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, dan Ketua Komisi Luar Negeri DPR Mahfudz Siddiq. Raker dijadwalkan berlangsung sejak 2 hingga 5 Februari 2015.
