Dirjen Pajak Baru Harus Dongkrak Kepatuhan WP  

Reporter

Kamis, 29 Januari 2015 09:54 WIB

Sigit Priadi Pramudito. pajak.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, menyebut Direktur Jenderal Pajak yang baru, Sigit Priadi Pramudito, memikul beban berat. Sigit dihadapkan pada target pajak yang naik hingga 30 persen pada tahun ini. (Baca: Target Pajak 2015 Dinilai Terlalu Ambisius)

“Ini merupakan beban yang sangat berat. Siapa pun orangnya, dia tidak bisa bekerja sendiri,” ujar Yustinus kepada Tempo, Kamis, 29 Januari 2015.

Yustinus mengatakan Sigit harus mampu mengembangkan teamwork yang kuat untuk mencapai target tersebut. Dibutuhkan juga pembangunan sistem kepatuhan publik untuk memulihkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. “Ini yang harus dilakukan, karena sebelumnya sempat mengalami stagnansi.”

Yustinus yakin Sigit mampu menggaet lingkup internal pajak karena kemampuan komunikasinya yang baik. “Sigit punya modal sosial untuk mendukung dia bekerja," tuturnya. (Baca: Menkeu: Dirjen Pajak Bebas Rapor Merah)

Menurut Yustinus, penunjukan Sigit sebagai Dirjen Pajak sudah tepat. Sigit sebelumnya menjabat Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar. “Pilihan yang ideal, karena dia sosok senior yang memiliki jam terbang tinggi.” (Baca: Rekam Jejak Sigit, Dirjen Pajak Pilihan Jokowi)

DEVY ERNIS




Terpopuler:
100 Hari Jokowi, Ada Investasi Rp 924,3 Triliun
Terungkap, Rekening Miliaran 5 Calon Dirjen Pajak
Harga Minyak Dunia Turun, Indonesia Patut Waspada
100 Hari Kerja, Jonan Mutasi 1.400 Anak Buah
Apel Maut Amerika Masih Dijual di Bekasi

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

6 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

36 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

39 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

47 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya